YLBHI Minta Paslon Tegas Jawab Tantangan Penegakan Hukum

"Bagaimana mereka melihat partisipasi publik, bagaimana mereka melihat kritik, bagaimana melihat kemerdekaan berpendapat dan berekspresi,"

KBR, Jakarta- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta para pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa lugas menjawab tantangan penegakan hukum di Indonesia saat debat malam ini. Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI, Arif Maulana mengatakan, penegakan hukum adalah satu isu yang sangat fundamental bagi Indonesia sebagai negara hukum.

"Bagaimana mereka melihat partisipasi publik, bagaimana mereka melihat kritik, bagaimana melihat kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, kemudian ini yang sederhananya aja dari sisi demokrasi. Terus bagaimana mereka yang lain lagi soal negara hukum, melihat konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan, bagaimana mereka selama ini menerapkan atau menggunakan kewenangannya dengan menerapkan hukum, dan menggunakan hukum ini untuk kepentingan pribadi, kelompoknya atau sebenarnya untuk kepentingan masyarakat," kata Arif kepada KBR, Selasa (12/12/2023).

Arif Maulana menyebut, para pasangan calon harus bisa lugas menjawab apa sikap mereka terkait kemunduran demokrasi.

Baca juga :

Live: Debat I Pilpres 2024

Jokowi Kembali Dorong Penyelesaian RUU Perampasan Aset

dan penegakan hukum yang semakin parah, dan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki hal tersebut.

"Termasuk soal hukum jadi alat kekuasaan, ya mafia hukum luar biasa dan mafiaa kekuasaan sebenarnya kan. Ya ini yang mesti mereka jawab dan idealnya jawaban mereka lugas dan tegas bahwa di dalam negara demokrasi, konstitusional, kekuasaan harus tunduk kepada hukum, kepada konstitusi, bukan kemudian justru kekuasaan yang mengatur harus bagaimana hukum itu dibuat, konstitusi itu harus dilaksanakan, tapi justru mereka harus tunduk patuh pada mandat konstitusi," kata dia.

Editor: Rony Sitanggang