Dengarkan

KBR, Jakarta - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia Arif Nurul Imam menilai, 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto adalah momen yang tepat untuk mengukur kinerja para menteri. Menurutnya, perombakan atau reshuffle kabinet di momen ini sangat wajar dan sangat mungkin dilakukan, terutama bagi menteri yang kinerjanya tidak memenuhi ekspektasi.

"Tentu saja Presiden Prabowo perlu mengevaluasi secara komprehensif, kementerian apa saja yang tidak bisa menerjemahkan visi misi dalam program di kementerian masing-masing. Kalau kemudian ini menyebut nama tentu kita bisa mengambil data dari berbagai riset, menteri-menteri yang tidak atau kurang layak untuk menjabat menteri," kata Arif kepada KBR, Kamis (30/1/2025).

Arif tidak menyebutkan siapa saja menteri yang layak untuk diganti. Namun, Arif merujuk pada riset yang dilakukan oleh Lembaga penelitian independen, Center of Economic and Law Studies (Celios).

Baca juga:

• 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo, Sejumlah Tokoh Bangsa Sampaikan Keresahan
• Para Menteri Kompak Tanggapi Isu Reshuffle

Celios melakukan studi evaluasi kinerja kabinet Prabowo-Gibran menggunakan survei berbasis expert judgment.

Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah. Para jurnalis dipilih karena mereka memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.

Hasilnya, studi CELIOS mengungkapkan beberapa menteri memperoleh penilaian buruk yakni Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Menurut Celios, penilaian ini menunjukkan perlunya penataan ulang dan potensi reshuffle di beberapa posisi kementerian untuk memperbaiki arah kebijakan pemerintahan.