Tim relawan dari berbagai organisasi dan aparat gabungan masih terus mencari korban di tiga wilayah tersebut.
Penulis: Erwin Jalaludin
Editor: Sindu
KBR, Lhokseumawe– Korban bencana ekologis di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, per Senin, 08 Desember 2025, menembus 929 jiwa. Selain itu, ada 274 hilang, dan 5 ribu orang terluka, menurut data gis.bnpb.go.id.
Hingga kini, tim relawan dari berbagai organisasi dan aparat gabungan masih terus mencari korban di tiga wilayah tersebut. Di Aceh Utara, Kamis pekan lalu, (4/13), 12 mayat korban ditemukan relawan di daerah terisolasi dei Kecamatan Langkahan.
Aceh Utara tercatat menjadi kabupaten dengan jumlah korban meninggal terbanyak, yakni mencapai 126 orang dari 305 orang yang meninggal di Aceh.
”Kenanya bencana ini 27 kecamatan, hanya 2 kecamatan yang kenanya tidak sampai habis? Tetapi, sampai hari ini mayat-mayat belum habis ditemukan, seperti di Langkahan, ” kata Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil menjawab KBR di Posko Penanggulangan Bencana di Pendopo Meuligoe yang bertempat di Lhokseumawe.
Menurut dia, proses evakuasi terkendala akses ke lokasi masih terisolasi. Sebab, banjir masih tinggi, dipenuhi lumpur dan kayu berserakan yang diduga pembalakan ilegal di hutan.
Sulitnya akses dan medan pencarian yang sulit membuat tim relawan terus berkejaran dengan waktu. Dikhawatirkan, kondisi jenazah yang ditemukan akan membusuk dan sulit diidentifikasi.
”Kami butuh bantuan evakuasi korban dan mayat yang belum ditemukan dari semua pihak. Terutama sekali adalah dari pemerintah usat,” ungkapnya.
Data Sementara
Berdasarkan data sementara dari pusat informasi posko bencana Kabupaten Aceh Utara, terdapat 99.546 Kepala Keluarga (KK) atau 330.843 jiwa terdampak. Dari jumlah itu, 86.317 KK atau 302.256 jiwa mengungsi.
Ada 126 orang meninggal, hilang 78 orang, luka-luka 245 orang, ibu hamil 744 orang, balita 4.303 orang, lansia 3.445 orang, dan disabilitas 223 orang.
Sedangkan, rumah rusak berjumlah 27.023 unit dan 532 unit dinyatakan hilang alias hanyut. Sementara, dari sektor pertanian, terdapat 12.782 hektare areal dan tambak 10.653 ha terendam.
305 Meninggal
Komando Posko Tanggap Darurat Terpadu Bencana Aceh menyatakan, data sementara wilayah terdampak banjir tersebar di 18 kabupaten/kota, 229 kecamatan dan 3.310 gampong atau desa. Dengan korban terdampak berjumlah 326.800 KK atau 1.599.740 Jiwa.
Warga yang mengalami luka ringan 1.435 orang, luka berat 403 orang, meninggal 305 orang dan hilang 191 orang. Dengan pengungsian tersebar di 898 Titik berjumlah 174.476 KK atau 688.775 jiwa.
Kerusakan fasilitas umum perkantoran 138 unit, tempat ibadah 51 unit, sekolah 201 unit, Pondok Pesantren 4 unit. Lalu, kerusakan jalan ada 302 titik dan jembatan 152 unit.
Kemudian, rumah rusak 78.076 unit, ternak 182 ekor, sawah 55.404 ha, dan kebun seluas 12.700 ha.
Prabowo Rapat
Kemarin, Presiden Prabowo dan para pembantunya menggelar rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Posko Terpadu Lanud Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.
Penyelenggara negara menganggarkan dana Rp4 miliar per kabupaten/kota terdampak untuk penanganan bencana di wilayah masing-masing.
Besaran anggaran itu diajukan bermula dari permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengajukan dana ke pemerintah pusat untuk 52 kab/kota terdampak saat rapat koordinasi. Awalnya Tito mengajukan Rp2 miliar, namun penyelenggara negara tingkat pusat memberikan Rp4 miliar.
"Karena mereka kondisi (keuangannya) tipis betul. Kalau mungkin dibantu, mungkin Rp2 miliar. Itu untuk pegangan mereka, Pak, untuk membantu masyarakat. 52 kabupaten di tiga provinsi, Pak," kata Tito kepada kepala negara saat rapat, mengutip ANTARA, Minggu, 07 Desember 2025.
Kepala negara kemudian memerintahkan mendagri meghitung provinsi yang daerahnya paling terdampak. untuk diberikan anggaran lebih besar.
"Yang paling berat, ya, kirim Rp20 miliar," kata kepala pemerintahan kepada Menteri Tito.
Tito juga menjelaskan apa saja kesulitasn yang dialami daerah saat penanganan bencana, terutama dalam hal anggaran. Sebab, ada daerah yang di akhir tahun haya memiliki Rp75 juta.
Sedangkan untuk pasokan BBM, listrik, pangan, dan keperluan lain yang memerlukan biaya besar, daerah akan dibantu pusat. Tetapi, ada kebutuhan lain yang bisa langsung ditangani daerah.
"Misalnya, pampers bayi. Kemudian untuk perempuan, dan lain-lain," ujar Tito.
Percepat Distribusi Bantuan
Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) memerintahkan jajarannya mempercepat distribusi bantuan hingga pembukaan akses infrastruktur menuju wilayah terisolasi di sana.
"Pengiriman bantuan sembakor harus ditingkatkan, yang perlu kita sekarang jalan dan jembatan, alat berat diperlukan untuk membersihkan jalan," kata dia dalam rapat koordinasi lintas sektor di Posko Lanud Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Jumat, 5 Desember 2025.
Sebab kata dia, akses ke beberapa kecamatan dari tiga daerah itu hanya bisa dicapai lewat jalur udara. Karena itu, koordinasi lintas instansi perlu dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan tak menumpuk di satu lokasi.
Salah satu daerah yang diberi perhatian khusus ialah Kecamatan Semadam, Aceh Tamiang. Menurut Mualem, sejumlah jalur utama, khususnya ruas Aceh Tamiang ke Langsa, sejak pekan lalu masih tertutup materian longsor dan banjir. Bahkan, ia sempat mendapati kendaraan terjebak banjir yang di dalamnya terdapat korban jiwa.
Mualem bilang, kebutuhan mendesak kini berupa air bersih dan tenda pengungsian untuk Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara yang masih terisolasi.
Ia meminta BNPB mengutamakan pengiriman air bersih dan tenda pengungsian secepat mungkin ke daerah-daerah yang masih terisolasi.
Minggu, 07 Desember 2025, KRI dr Soerharso 990 bersandar di Pelabuahan Krueng Geukeuh, Aceh Utara membawa 30 ton bantuan logistik korban bencana. Bantuan ini akan diserahkan kepada korban banjir di Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan sekitarnya.
Pemerintah Lamban Merespons Bencana
Anggota DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti lambatnya respons pemerintah terkait bencana di Sumatra. Ia menilai koordinasi antar-lembaga lemah, terutama pada masa golden time.
“Basarnas harus bergerak cepat, tetapi sering terhambat proses perizinan anggaran. Begitu izin turun, masa tanggap darurat sudah lewat,” ujarnya dalam Diskusi Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (2/12/2025).
Bekas Anggota Komisi V DPR RI itu mendorong pemerintah memperkuat mitigasi dengan menempatkan alat berat dan kesiapsiagaan sejak awal.
“Jangan menunggu korban jatuh baru bergerak. Mitigasi yang baik bisa mencegah kerusakan,” ujar politisi Fraksi PKS ini.
Status Bencana Nasional Cukup Urgen
Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba, menyayangkan lambannya penanganan evakuasi dan distribusi bantuan kepada korban terdampak, lantaran belum ditetapkannya bencana Sumatra sebagai status bencana nasional.
“Pemerintah itu sampai hari ini belum menetapkan bencana di tiga provinsinya adalah sebagai bencana nasional,” ujarnya.
Menurut Rianda, pemangkasan anggaran kebencanaan turut memperburuk kondisi pemulihan usai bencana. Ia turut menyoroti kerusakan lingkungan akibat izin tambang, PLTA, dan perkebunan.
“Anggarannya itu sangat juga diperkecil untuk penanganan dan penanggulangan bencana. Nah, ini juga yang menjadi kendala sehingga pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi juga tidak punya anggaran yang cukup,” pungkasnya.
Baca juga:
Banjir-Longsor Sumatra: Kerugian Ditaksir Rp68-200 Triliun, tetapi Anggaran Bencana Rp500 Miliar
