Dengarkan

KBR, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Prabowo menyebut, tak akan ragu untuk menindak siapa saja yang tidak sejalan dengan prinsip tersebut. 

 Prabowo menyampaikan itu saat memberikan sambutan pada acara 102 Tahun Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/25).

"Kami tidak akan ragu-ragu bertindak, 100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek (keras kepala), siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak!" kata Prabowo dikutip dari Sekretariat Presiden, Kamis (6/2/2025).

Prabowo menekankan, seluruh jajaran kabinet Merah-Putih harus berani mengoreksi diri dan bekerja sama untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan-penyelewengan dan bebas korupsi.

"Saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara, kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," imbuhnya.

Baca juga:

• 100 Hari Kerja Prabowo: YLBHI Beri Rapor Merah Sektor Hukum dan HAM
• Komnas HAM Papua: Amnesti Harus Diikuti Pemulihan dan Penyelesaian Konflik

Meski tidak secara eksplisit menyebut kata "reshuffle," Prabowo mengingatkan pemerintahan harus dijalankan dengan bersih dan benar, serta tidak boleh ada kepentingan selain untuk bangsa dan rakyat.

"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ucap Prabowo kepada wartawan, Rabu, (6/2/2025).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan peringatan mengenai kedisiplinan dan integritas sudah disampaikan berkali-kali sejak awal pemerintahannya. Ia juga mengingatkan aparat negara untuk membersihkan diri sebelum ditindak oleh pemerintah.