"Nihil ya hal tersebut (intimidasi) kami sempat minta klarifikasi band Sukatani, hasil klarifikasi kami menghargai berpendapat dan berekspresi dalam berkarya seni,"
Penulis: Anindya Putri, Wahyu Setiawan
Editor: Muthia Kusuma
KBR, Semarang- Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengklaim tidak melakukan intimidasi terhadap band punk Sukatani asal Purbalingga, Jateng. Juru bicara Polda Jateng, Artanto menyebut pihaknya hanya meminta klarifikasi melalui Ditsiber Polda Jateng.
"Nihil ya hal tersebut (intimidasi) kami sempat minta klarifikasi band Sukatani, hasil klarifikasi kami menghargai berpendapat dan berekspresi dalam berkarya seni, melalui pendapat tersebut Polri tidak antikritik," ungkap Artanto di Semarang, Jumat (21/02/25).
Artanto menyebut, pihaknya tidak melarang band punk tersebut untuk berekspresi dan berkarya melalui musik. Menurutnya, instansi kepolisian tidak antikritik dan tidak meminta Sukatani untuk membuat video klarifikasi.
"Kami tidak meminta mereka untuk meminta maaf," jelasnya.
Sebelumnya ramai di media sosial, personel Band punk, Sukatani asal Purbalingga meminta maaf kepada Polri dan menarik lagu yang berjudul Bayar Bayar Bayar di platform musik digital. Lagu itu salah satunya berisi kritik terhadap polisi.
Baca juga:
Merespons video permintaan maaf itu, ribuan massa berkumpul di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, hari ini. Massa aksi 'Indonesia Gelap' di Jakarta kompak menyanyikan lagu 'Bayar, Bayar, Bayar' milik band Sukatani. Massa menduga ada indikasi intimidasi dari Kepolisian terhadap band punk itu untuk memaksa mereka meminta maaf dan menghapus lagu berisi kritik terhadap polisi di platform steaming digital. Mereka juga meneriakkan reformasi.
Berdasarkan pantauan Jurnalis KBR, massa yang didominasi mahasiswa itu menggelar unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap.
Sebagian massa membawa beragam poster berisi kritikan ke pemerintah. Seperti gemuknya kabinet Prabowo-Gibran hingga efisiensi anggaran yang dinilai tidak berpihak ke rakyat.
Dari atas mobil komando, orator juga meneriakkan berbagai tuntutan. Antara lain mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran, mencabut revisi UU Minerba, hingga menghapus praktik militeristik.
Polisi memasang blokade di depan Kantor Kementerian Pariwisata, sehingga massa tidak bisa menuju ke arah Istana.
Arus lalu lintas di sekitar Patung Kuda terpantau macet. Hingga pukul 17.30 WIB, massa aksi masih bertahan di lokasi.
