Dengarkan

KBR, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan sisi positif dan negatif pemilihan kepada daerah (pilkada) secara langsung.

Menurut Tito, sisi positif dari pilkada langsung yakni sebagai bentuk demokrasi serta memberikan peluang bagi siapapun untuk menjadi pemimpin.

Namun dia tak menutup mata ada sisi negatif dari pilkada langsung, salah satunya biaya politik yang sangat mahal.

Bahkan dia bilang, penghasilan ketika menjabat kepala daerah tetap tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk bisa terpilih.

"Untuk menjadi kepala daerah enggak gratis, biayanya tinggi sekali bahkan kalau dihitung take home pay selama menjadi kepala daerah jauh dari biaya yang dikeluarkan," ucapnya saat rapat kerja bersama Komisi Politik DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dari mahalnya biaya politk tersebut, menurut Tito, menjadi salah satu akar munculnya tindak pidana korupsi di kalangan pejabat daerah.

Kemudian sisi negatif lainnya, yakni adanya ketidakharmonisan antara kepala daerah. Apalagi jika antara kepala daerah itu berasal dari partai politik berbeda.

"Satu partai pun ada yang enggak cocok, apalagi beda partai, kepentingan partai akan muncul, nah itu salah satu risiko," jelasnya.

Pemerintah dan DPR kini tengah mengevaluasi pelaksanaan pemilihan umum. Sebagian anggota DPR mengusulkan untuk merevisi undang-undang terkait pemilu dan pilkada.

Baca juga:

• Komisi II DPR Buka Peluang Bikin Omnibus Law UU Politik
• Usul Revisi UU Pemilu ke Baleg DPR, Ini Alasan Perludem