Pemerintah juga mendorong upaya koordinasi dengan otoritas setempat untuk bisa mendampingi dalam penanganan jenazah dan menjenguk korban yang ada di rumah sakit.
Penulis: Astri Yuanasari
Editor: Muthia Kusuma
KBR, Jakarta- Pemerintah Indonesia meminta Malaysia transparan dalam menegakkan hukum terkait kasus penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut, pemerintah Indonesia juga mendorong upaya koordinasi dengan otoritas setempat untuk bisa mendampingi dalam penanganan jenazah dan menjenguk korban yang ada di rumah sakit.
Baca juga:
- BNN Gagalkan Penyelundupan 15 Kg Sabu dari Malaysia
- Kasus Penembakan Polisi, Kontras Desak Kaji Ulang Aturan Senpi untuk Aparat
"Mendorong agar penegak hukum yang ada di sini (Malaysia) dibuka transparansinya. Jadi terang-benderang proses proses ini, sehingga jauh lebih baik," kata Karding di Malaysia, Senin (27/1).
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan, pemerintah RI juga telah menyiapkan tim advokasi untuk menghadapi kemungkinan proses hukum atas kejadian ini.
Sebelumnya, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menembak lima WNI pekerja migran Indonesia (PMI) unprocedural, Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 WIB di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Kejadian itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia, dan empat orang lainnya luka-luka.
Baca juga:
