Gen Z menagih tanggung jawab pemerintah terhadap krisis iklim di Hari Sumpah Pemuda 2025, tuntut aksi nyata dan keadilan iklim.
Penulis: Daryl Arshaq Isbani
Editor: Don Brady
KBR, Jakarta - Di tengah momentum Hari Sumpah Pemuda 2025, suara generasi muda Indonesia bergema menuntut tanggung jawab nyata pemerintah terhadap krisis iklim. Generasi Z yang tumbuh di tengah situasi darurat iklim kini menanggung konsekuensi dari keputusan ekonomi masa lalu — mulai dari polusi udara, banjir berulang, kekeringan, hingga ketimpangan sosial akibat kerusakan lingkungan.
Keresahan ini disuarakan dalam Diskusi Dua-Mingguan Nexus Tiga Krisis Planet bertajuk “Gen Z Menagih Tanggung Jawab Iklim”, yang menghadirkan dua narasumber muda: Febriani Nainggolan, Campaign & Communication Staff Climate Rangers, dan Dian Irawati, Co-Founder Kawula17. Diskusi yang digelar pada 28 Oktober 2025 ini menggambarkan meningkatnya kesadaran sekaligus kekecewaan Gen Z terhadap penanganan krisis iklim di Indonesia.
Krisis Iklim: Ancaman Nyata bagi Generasi Muda
Berdasarkan riset Climate Rangers terhadap 382 responden Gen Z di Jakarta, mayoritas anak muda sadar bahwa dampak perubahan iklim sudah mereka rasakan. Namun, 95,5 persen responden masih menganggap krisis iklim hanya sebatas cuaca ekstrem.
“Dampak krisis iklim itu sangat kompleks, termasuk pada kesehatan fisik dan mental, ketahanan pangan, hingga kerusakan infrastruktur akibat bencana seperti banjir dan rob,” ujar Febriani Nainggolan.
Febri menjelaskan, anak yang lahir pada tahun 2020 akan menghadapi masa depan yang jauh lebih rentan terhadap perubahan iklim — gelombang panas tujuh kali lebih banyak, kekeringan tiga kali lebih sering, dan banjir besar dua kali lebih intens dibandingkan generasi sebelumnya.
Ia menegaskan, tanggung jawab terbesar ada di tangan pemerintah, namun keterlibatan anak muda masih dianggap formalitas. “Orang muda sering hanya diundang secara simbolis, bukan untuk benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Padahal kitalah yang paling merasakan dampaknya,” tegasnya.
Moderator acara, Fiorentina Refani, menambahkan pesan tajam kepada pemerintah:
“Jangan libatkan Gen Z hanya untuk meramaikan panggung. Masukan mereka harus diakomodasi. Untuk pemerintah yang tidak hadir, dengarlah suara kami: ubah kebijakan untuk generasi muda, ambil sikap lebih ambisius dalam mengurangi emisi.”
Kesadaran Publik dan Aktivisme Gen Z Meningkat
Sementara itu, Dian Irawati dari Kawula17 mengungkapkan hasil riset lembaganya terhadap 404 responden yang menunjukkan dua isu lingkungan utama: pengelolaan sampah yang tidak efisien (33%) dan kerusakan lingkungan akibat tambang (32%).
Menurut Dian, maraknya publikasi tentang kerusakan alam, seperti kasus Raja Ampat dan perampasan hutan adat, turut mendorong lahirnya kampanye lingkungan populer seperti #SaveRajaAmpat dan #SavePulauPadar.
“Tren ini menunjukkan kesadaran publik terhadap perlindungan ekosistem dan keadilan lingkungan semakin kuat dalam dua tahun terakhir,” ujarnya.
Riset Kawula17 lainnya terhadap 1.342 responden muda menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat aktivisme: 42 persen kini tergolong participant dan 35 persen activist.
“Artinya, semakin banyak anak muda yang bukan hanya peduli, tapi juga turun langsung dalam isu lingkungan, HAM, gender, dan antikorupsi,” jelas Dian.
Menuntut Keadilan Iklim dan Transisi yang Adil
Febri menegaskan bahwa dunia telah menyepakati Perjanjian Paris untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C. Namun kini suhu telah meningkat 1,3°C, dan bahkan dalam skenario paling optimistis bisa mencapai 1,9°C, melampaui ambang batas aman.
“Kebijakan iklim Indonesia masih belum cukup ambisius. Emisi tetap meningkat, bahkan dengan bantuan sektor kehutanan,” kata Febri.
Melalui jaringan Climate Rangers di 32 provinsi, anak muda Indonesia menyuarakan sejumlah tuntutan:
- Keadilan dan ambisi iklim global
- Transisi energi berkeadilan
- Keadilan finansial dan pertanggungjawaban historis
- Partisipasi bermakna orang muda
Sementara untuk pemerintah Indonesia, tuntutan mereka jelas: pengesahan kebijakan berkeadilan iklim, penghentian solusi palsu, percepatan transisi energi, pendanaan solusi rakyat, serta kebijakan yang berpihak pada keadilan lingkungan.
