Dengarkan

Audio ini dihasilkan oleh AI

KBR, Jakarta- Kasus keracunan MBG makin meluas di berbagai daerah, bahkan menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 21 September 2025, tak kurang dari 6.452 anak keracunan menu MBG sejak program prioritas Prabowo-Gibran ini diluncurkan pada awal tahun ini.

Meski demikian, BGN menegaskan sejak awal program tersebut bertujuan untuk mencapai menu gizi seimbang kepada anak seluruh Indonesia.

“Presiden ingin memberi makan seluruh anak Indonesia, karena 60 persen anak-anak itu tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Palu, Kamis (25/9/2025) dikutip dari ANTARA.

Dia menjelaskan anak-anak itu hanya sekadar makan dengan nasi, atau mungkin dengan mie instan ditambah kerupuk. Bahkan kata dia, ketidakmampuan membeli susu, walaupun mereka mengetahui jika susu itu bermanfaat.

Sebelumnya, Dadan memastikan hanya menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya ikut arahan Presiden, tidak berani mendahului," ujar Dadan kepada wartawan, Rabu (24/9/2025).

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang seluruh biaya pengobatan akibat keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya ditanggung BGN.

"Kan kita punya dana, ada yang kita ambilkan misalnya dari operasional, kejadian luar biasa, dan macam-macam itu kan pasti kita sediakan, itu full dari BGN, semua ditanggung (biaya pengobatan), contoh di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ada tagihan Rp350 juta dari rumah sakitnya, kita bayar semua, bahkan kemarin berapa miliar sudah kita siapkan," kata Nanik di Cibubur, Jawa Barat, Kamis (25/92/2025) dikutip dari ANTARA.

Terjunkan Tim Investigasi

Nanik mengatakan masyarakat sipil yang akan dilibatkan dalam investigasi kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) ialah dari kalangan ahli kimia, relawan, dan ibu rumah tangga. Nanik tak menjelaskan detail seperti apa peran dari masing-masing perwakilan sipil tersebut dalam proses investigasi keracunan MBG.

“Nanti akan ada lagi tim independen terdiri dari ahli kimia, relawan, ibu-ibu rumah tangga dan sebagainya. Ini lagi proses. Bahkan sebagian sudah mulai jalan,” kata dia saat ditemui di lokasi Verifikasi Calon Mitra Program MBG di Artotel Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 25 September 2025, dikutip dari Tempo.

Selain itu, sejumlah lembaga dan instansi juga dilibatkan, mulai dari kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga dinas kesehatan (Dinkes).

“Yang sekarang sudah berjalan itu melibatkan BGN, kepolisian, BPOM, dan Dinkes,” ungkapnya.

MBG Tetap Jalan Terus dengan Sejumlah Perbaikan

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan, meski muncul desakan sejumlah kalangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh pascakasus keracunan massal di Bandung Barat, Jawa Barat.

"Memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Menurut Juri, hingga saat ini kebijakan pemerintah adalah melanjutkan program sembari melakukan perbaikan dan evaluasi ketat terhadap rangkaian peristiwa keracunan di program MBG.

“Masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi cari jalan keluar," katanya.

Rentetan Kasus Keracunan MBG

Kasus ribuan siswa yang diduga keracunan usai menyantap MBG terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Sulawesi.

Sejumlah korban keracunan usai mengonsumsi MBG masih berdatangan ke Posko KLB Keracunan MBG, Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, Kamis (25/9). Korban keracunan bahkan mencapai lebih dari 1.000 orang, menurut laporan dari Dinas Kesehatan terkait.

Para siswa yang datang dari sekolah berbeda mengeluhkan sesak nafas, sakit perut, pusing, dan mual.

Selain di Bandung Barat, keracunan di Jawa Barat juga terjadi di Kabupaten Sumedang. Pemda setempat bahkan menutup sementara dapur penyedia makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Ujungjaya, menyusul puluhan siswa mengalami keracunan usai mengonsumsi hidangan yang disediakan pada Kamis (25/9).

“Kami langsung melakukan langkah antisipasi dengan menghentikan sementara kegiatan MBG di Ujungjaya untuk dievaluasi,” kata Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Sumedang, Jumat (26/9/2025) dikutip dari ANTARA.

Keracunan MBG di Rembang Jawa Tengah

Sebanyak 173 siswa SMP N 1 Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, hari Rabu (24 September 2025) menjalani perawatan di Puskesmas Kragan I. Mereka diduga mengalami keracunan makan bergizi gratis (MBG).

Kepala Puskesmas Kragan 1, Ahmad Fuadi membeberkan dari jumlah tersebut, pasien rawat jalan 160, sedangkan yang harus rawat inap ada 13.

Mereka sebelumnya dibawa ke Puskesmas Kragan 1, pada Rabu siang (24/09) karena mengalami pusing, perut mual dan diare. Bahkan ada yang berulang kali keluar masuk toilet.

“Banyak siswa yang izin pulang pagi, ada yang izin ke toilet. Kami para siswa kemudian dibawa ke Puskesmas,” kata salah satu siswi, Eka.

Ketua Komisi IV DPRD Rembang, Muhammad Rofii yang berkunjung ke Puskesmas Kragan 1 mendorong ada evaluasi menyeluruh.

“MBG di Kabupaten Rembang ini kan belum semua dapat ya, tapi sudah ada kejadian dugaan keracunan. Maka harus dievaluasi,” tandasnya.

Rofii menimpali seharusnya MBG dikonsumsi untuk sarapan pada pagi hari. Namun di SMP N 1 Kragan ini menu MBG untuk makan siang.

“Tujuannya biar untuk sarapan, maka pagi harus mengkonsumsi MBG. Yang di sini dimakan jam setengah satu siang. Kami akan panggil SPPG dan pihak-pihak terkait,” imbuh Rofii.

Menu MBG yang Diduga Membuat Siswa Keracunan

Menu yang diduga menjadi pemicu siswa keracunan, berupa mie, ayam kuah, tahu rebus, tumis sawi dan buah melon yang dipotong-potong.

Namun dugaan tersebut masih diselidiki Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, sebagaimana penjelasan Ketua Satuan Tugas MBG Kabupaten Rembang yang juga Wakil Bupati, Moch. Hanies Cholil Barro saat berada di SMP N 1 Kragan.

“Tim dari Dinas Kesehatan masih mengumpulkan data-data di lapangan. Kami juga akan konfirmasi ke SPPG Tanjungan. Kalau buah potong sebenarnya tidak direkomendasikan juga,” kata Moch. Hanies.

Sementara itu, Kepala SMP N 1 Kragan, Dahlan Slamet menjelaskan sejak MBG diterima tanggal 19 Agustus 2025 lalu, tiap datang ke sekolahnya sering tidak tepat waktu.

“Kadang jam 11, kadang jam 12 dan pernah jam setengah 1. Dampaknya akan mengganggu pembelajaran kami,” ujarnya.

Soal menu mie ayam hari Selasa kemarin yang diduga memicu keracunan, Dahlan menimpali bukan pesanan dari sekolah. Tapi pihaknya sebatas menerima saja.

Keracunan MBG juga Terjadi di Yogyakarta

Seribuan siswa juga dilaporkan mengalami keracunan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) usai menyantap makanan yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menduga, munculnya kasus keracunan makanan dalam program MBG di wilayah itu karena katering terpaksa memasak sejak dini hari akibat jumlah pesanan melebihi kapasitas.

"Mungkin masaknya jam setengah dua pagi. Kalau sayur (dimasak) jam setengah dua pagi, baru dimakan jam delapan atau jam 10 ya mesti layu (basi)," ujar Sultan saat ditemui di Gedung DPRD DIY, Jumat (19/9/2025).

Menurut Sultan, masalah itu terjadi ketika beban produksi katering meningkat dua kali lipat. Misalnya dari biasanya 50 porsi menjadi 100 porsi, sementara jumlah SDM atau tenaga memasak tidak ditambah. Kondisi inilah yang membuat SPPG sebagai penyedia jasa harus menyiapkan masakan jauh lebih awal demi mengejar waktu.

"Biarpun (MBG) masih percobaan tapi dibebani jadi 100 porsi. Berarti kan dua kali lipat. Berarti apa? Mungkin masaknya jam setengah dua pagi," kata Sultan.

DPR Minta Evaluasi Serius MBG

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi serius terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis setelah muncul kasus keracunan di sejumlah lokasi dan DPR akan mengawal perbaikan tata kelola program tersebut.

Dasco menyatakan prihatin dengan insiden keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menekankan pentingnya investigasi mendalam untuk memastikan kasus keracunan tersebut murni akibat kelalaian atau ada unsur kesengajaan.

"Kita meminta MBG untuk menyikapi hal ini dengan serius dan aparat penegak hukum juga ikut melakukan investigasi lapangan, untuk membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, atau ada hal-hal yang mungkin sengaja," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dapat berjalan kembali dengan baik tanpa menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat.

DPD RI Pertanyakan Perencanaan MBG

Menanggapi hal itu, Komite III DPD RI, Ahmad Syauqi mengatakan, program MBG sudah seharusnya sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi itu terukur dan terencana.

"Jadi kalau ada persoalan di lapangan harusnya dikembalikan pada ukuran dan rencana itu pada saat evaluasi," katanya saat ditemui di SM Tower Malioboro Yogyakarta, Senin (22/9/2025).

Menurut Syauqi, semua sub-sistem dalam program itu harusnya di awal pelaksanaan bekerja keras secara komprehensif. Hal ini bertujuan untuk memastikan dimana titik-titik kritis yang pada saat itu atau saat nanti terjadi persoalan, agar segera dilakukan antisipasi.

"Kalau dalam food technology itu ada namanya hazard and critical control point. Di titik mana ada kasus keracunan, di titik mana itu saat itu terjadi persoalan, bisa kok dilihat. Jadi maksud saya kembalikan saja ke sistem pengawasan, sistem evaluasi itu. Mestinya ada," jelasnya.

Syauqi menyebut, saat ini Komite III DPD RI tengah mengumpulkan data terkait kasus tersebut. Dengan data, pihaknya akan membuat kajian yang lebih komprehensif terkait program MBG, termasuk pelaksanaan MBG apakah sudah sesuai rencana atau tidak.

"Data se Indonesia. Tapi secara informal, saya menghubungi beberapa teman terkait isu itu untuk melihat, karena memang fungsi kami kan se Indonesia. Kita berharap teman-teman di daerah, baik di eksekutif maupun di legislatif juga aktif turun ke bawah untuk ngecek. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut," ungkapnya.

Sebelumnya, keracunan MBG di DIY terjadi di Kulon Progo pada akhir Juli lalu. Ada sebanyak 497 siswa terdampak, yang tersebar di dua sekolah dasar dan dua sekolah menengah pertama.

Kemudian di Kabupaten Sleman, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mencatat jumlah yang mengalami gejala keracunan ada 379 orang pada Agustus lalu di SMP Negeri 3 Berbah dan empat SMP di Kapanewon Mlati, Sleman. Lalu, 19 siswa dari tiga sekolah di wilayah Semin, Gunungkidul diduga keracunan MBG.

Kontaminasi Bakteri di Menu MBG

Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) UGM, Prof. Sri Raharjo menambahkan, kasus ini sangat serius karena melibatkan ribuan siswa dalam beberapa kejadian.

Hasil pemeriksaan laboratorium juga mengkonfirmasi adanya tiga jenis bakteri berbahaya, yaitu E. coli, Clostridium sp., dan Staphylococcus pada sampel makanan dan muntahan korban.

Tidak hanya menimbulkan gejala mual, muntah, dan diare, beberapa siswa bahkan harus dirujuk ke fasilitas kesehatan.

“Saya kira kasus ini memperlihatkan adanya kegagalan sistemik dalam proses penyiapan, pengolahan, maupun distribusi makanan,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8/2025).

Menurut Sri, tantangan terbesar dalam menjalankan program MBG ini adalah menjaga standar higienitas makanan. Di sisi lain, lemahnya pengawasan terhadap waktu konsumsi makanan juga diduga menjadi salah satu penyebab keracunan massal.

Makanan yang sudah dimasak seharusnya tidak disimpan lebih dari empat jam agar tidak memicu pertumbuhan bakteri.

"Selain itu kualitas air yang digunakan dalam proses memasak juga harus terjamin bebas kontaminasi. Tidak kalah penting, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman penjamah makanan tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi faktor risiko," ujarnya.

"Koordinasi dan evaluasi yang masih lemah, diperlukan evaluasi dan perbaikan sistem yang belum berjalan efektif," imbuhnya.

Kekhawatiran Orang Tua Siswa

Salah satu anggota Komite Sekolah salah satu SD Negeri di Kota Yogyakarta yang juga wali murid siswa, Aisyah mengatakan, maraknya kasus keracunan pada program MBG ini membuatnya khawatir. Sebab, setiap hari anaknya bersama siswa yang lain menyantap makanan tersebut di sekolah.

"Sudah (berjalan efektif program MBG). Tapi menurut saya ini harus ada tanggung jawab dari vendor. Tidak cuma masak tapi dipastikan juga makanan ini bener-benar aman atau tidak. Harusnya ada bagian yang ngicipi dulu setiap makanan mau beredar, harus ada keterangan menu dan persentase nilai gizinya," jelasnya saat dihubungi melalui telepon, Senin (22/9/2025).

Aisyah menyarankan ⁠agar program MBG ini tidak dilanjutkan dan dananya bisa dialokasikan untuk yang lain. Misalnya pembangunan sekolah atau sarana dan prasarana pendukung lainnya. Ia menilai, efek dari adanya MBG itu berdampak ke semua aspek, terutama kantin-kantin sekolah yang pendapatannya menurun.

"Sayang juga karena setiap hari melihat sisa-sisa makanan yang kebuang dan itu nggak cuma sedikit. Rasanya miris karena masalah kelaparan masih banyak dan sampai sekarang belum ada solusinya," katanya.

Keracunan di Sekolah Meningkat, IDAI Minta Evaluasi Total MBG

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A, Subsp.Kardio.(K) mengatakan perlu ada penanganan yang sistematis untuk mencegah angka keracunan makanan di sekolah meningkat.

“Sebenarnya IDAI ingin agar keracunan ini bisa dicegah semaksimal mungkin. Bagi kami, satu korban anak keracunan itu sudah sesuatu yang besar, apalagi ribuan, sehingga butuh penanganan sistematis untuk mencegah supaya keracunan ini tidak terjadi lagi,” kata Piprim dalam diskusi kesehatan yang diikuti di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Piprim mengatakan IDAI sangat prihatin dengan apa yang terjadi pada anak-anak yang menjadi korban keracunan makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah.

Ia juga menyebut kejadian ini sudah termasuk Kejadian Luar Biasa atau KLB karena menyebabkan ribuan anak mengalami sakit, bukan hanya alergi biasa.

Hentikan Total MBG di Seluruh Daerah

Koalisi Kawal MBG menyerukan agar Program MBG total dihentikan karena permasalahan kasus keracunan massal menimpa ribuan anak di sekolah.

"Saatnya untuk dihentikan sekarang juga, lakukan evaluasi total," ucap Ubaid merupakan Anggota Koalisi Kawal MBG yang juga Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia.

Ubaid mengatakan evaluasi terhadap program MBG penting untuk dilakukan. Ia berpendapat sistem hingga tata kelola MBG bermasalah.

Sementara itu, Koordinator Program dan Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ari Hardianto mendesak evaluasi total sistem tata kelola MBG yang dikendalikan oleh BGN.

“Karena BGN ini di bawah Pak Presiden, maka Pak Presiden ini bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara total sistem dan tata kelola MBG di BGN itu,” tambahnya.

JPPI, lanjut Ari, meminta agar pemerintah mengutamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program.

“Jadi jangan jadikan anak itu jadi target-target program politik, yang akhirnya malah mengenyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak,” terangnya.

Obrolan lengkap episode ini bisa diakses di Youtube Ruang Publik KBR Media

Baca juga:

- Sengkarut MBG: Ribuan Anak Keracunan, Desakan Moratorium, hingga Janji Evaluasi

- Hari Tani Nasional 2025, Reforma Agraria Sejati Dinanti Petani