Dengarkan

KBR, Jakarta - Pemerintah mengaku pembangunan mega proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall tak bisa sepenuhnya didanai oleh APBN.

Itu sebab, Menko bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan perlu menggaet investor untuk membangun program tersebut.

"Ini perlu perencanaan yang matang dan anggarannya juga tidak sedikit. Itulah mengapa kita mengharapkan hadirnya investasi yang juga cukup berarti. Dari dalam maupun luar negeri. Karena kalau hanya mengandalkan fiskal atau APBN, kita tentu tidak cukup. Karena banyak sekali prioritas lainnya yang juga harus diwujudkan," kata AHY usai rapat dengan Badan Anggaran DPR, Senin, (2/12/2024).

Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan saat ini pemerintah akan memfokuskan pembuatan tanggul 46 kilometer sepanjang pantai Jakarta.

Namun, ia mengaku masih menjajaki jejaring untuk menarik investor. Dia mengatakan perencanaan mega proyek ini juga dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

"Sejauh ini tentu secara resmi belum ada yang bisa kita jelaskan. Tapi pada saatnya karena ini juga bukan hanya urusan Kemenko Infrastruktur atau hanya urusan PU ya. Tetapi juga dengan lintas stakeholders lainnya. Dan kami mengundang dunia usaha juga untuk terlibat dalam proyek-projek seperti ini," katanya.

Baca juga:

• Polemik Rencana Tanggul Laut Raksasa Prabowo
• Pram-Doel dan RK-Suswono Dukung Pembangunan Tanggul Laut

Pada awal Januari 2024 lalu, Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan mengatakan, pembangunan giant sea wall perlu diwujudkan, terutama untuk menyelamatkan sekitar 50 juta masyarakat yang tinggal di pantai utara Jawa.

Namun demikian, pembangunan giant sea wall memerlukan waktu panjang yang diperkirakan bisa mencapai 40 tahun. Adapun perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun Giant Sea Wall tahap pertama mencapai Rp 164 triliun.

LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta pemerintah Prabowo Subianto membatalkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantai Utara Pulau Jawa.

Direktur Eksekutif WALHI Jakarta, Suci Fitriah Tanjung mengatakan, ambisi proyek tersebut bukan upaya penyelamatan lingkungan melainkan sarat kepentingan investasi.