Kematian Alfarisi saat tengah berada dalam penguasaan penuh negara, menegaskan buruknya kondisi penahanan di Indonesia.
Penulis: Sindu
Editor: Malika
KBR, Jakarta- Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng diduga jadi pihak paling bertanggung jawab atas meninggalnya Alfarisi bin Rikosen.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi KontraS, Andy Irfan menyikapi kematian Alfarisi. Sebab, kliennya tersebut mati saat tengah berada dalam penguasaan penuh negara.
Alfarisi, ialah salah satu demonstran yang ditangkap polisi dalam rangkaian penindakan aksi unjuk rasa Agustus hingga awal September 2025. Pemuda yatim piatu berusia 21 tahun itu meninggal Selasa pagi, 30 Desember 2025 di Rutan Kelas I Medaeng, Surabaya.
"Jadi, secara hukum dia punya hak mutlak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari lapas dan tentu saja harus diperhatikan oleh Kejaksaan. Jadi, banyak yang punya tanggung jawab atas tahanan ini, kan. Kejaksaan yang nuntut, Kejaksaan menitipkan di lapas," katanya kepada KBR, Selasa, 30 Desember 2025.
Buruk
Menurut Andy, kematian Alfarisi di dalam Rutan Medaeng, kembali menegaskan buruknya kondisi penahanan di Indonesia. Kata dia, negara gagal melindungi hak atas hidup dan menjamin perlakuan manusiawi bagi setiap orang yang dirampas kebebasannya.
"Tetapi, yang jelas, saya belum dapat informasi tentang penanganan pra-meninggal itu kayak apa pas di lapas itu, ya. Seharusnya kan orang mau meninggal tentu anu ya ada waktu yang emergency, penanganan cepatnya apa itu kan harusnya ada gitu. Tetapi, saya belum dapat informasi soal itu."
Andy menyebut, informasi kematian Alfarisi justru ia ketahui dari tahanan di Rutan Medaeng. Itu sebab, KontraS tak punya keterangan detail soal penyebab kematian Alfarisi.
"Kemudian kita konfirmasi ke pihak lapas, ternyata sudah meninggal. Kita konfirmasi ke kejaksaan, malah jaksanya belum tahu. Jadi, kami enggak punya informasi cukup detail kondisi terakhir dari Alfarisi seperti apa?" imbuhnya.
Kondisi Kesehatan
Andy bilang, Alfarisi sosok pendiam, dan cenderung takut berbicara. Cerita soal dia sempat mendapat kekerasan sewaktu ditahan di Polrestabes Surabaya pun baru diceritakan ke KontraS kemudian hari.
Tetapi, dia tak punya riwayat sakit. Bahkan, tubuhnya terlihat tambun. Itu terlihat juga di foto yang dipakai Alfarisi di kartu tanda penduduknya.
Setelah ditangkap dan ditahan. ia sempat mengeluh sakit ke sesama tahanan. Badannya pun turun drastis hingga lebih dari 30-an kilogram. Semula sekitar 80-an kilogram.
"Saya lihatnya ke psikis. Itu yang paling kuat. Karena sidang terakhir, satu minggu yang lalu, dia terlihat baik-baik saja, saya tanya, 'kamu di Medaeng bagaimana? Ada yang mukul atau apa gitu?' Cuma, dia enggak pernah menjawab, karena di sebelahnya ada jaksa, 'enggak, Pak, baik-baik saja,'" tutur Andy menirukan komunikasi terakhirnya dengan Alfarisi.
Andy bilang, para tahanan tak mendapat pemeriksaan kesehatan yang cukup. Terutama jika mereka yang secara fisik terlihat baik-baik saja.
"Tetapi, yang punya gangguan serius, ya tidak terdeteksi, dan ending-nya seperti Alfarisi," katanya.
Kunjungan Terakhir
KontraS, kata Andy, berharap keluarga meminta medical check up hingga level visum. Namun, penasihat hukum tak bisa memaksakan hal tersebut. Selain itu, ada kultur di kalangan keluarga, yang ingin sanak saudaranya yang meninggal untuk segera dimakamkan.
Terakhir, keluarga bertemu Alfarisi pada 24 Desember 2025. Saat itu, ia terlihat tak menunjukkan keluhan kesehatan serius.
Berdasarkan penjelasan rekan satu sel, Alfarisi sempat kejang-kejang sebelum meninggal di rutan. KontraS Surabaya baru menerima informasi kematian Alfarisi dari keluarga pada pukul 08.30 WIB.
"Keluarga memilih untuk,'ya sudah, Mas, segera dimakamkan saja, biar arwahnya almarhum tenang.' Ya pertimbangan budaya dan spiritual itulah, yang membuat keluarga segera mengambil jenazah dan akan dimakamkan di Madura."
Andy belum tahu ada tekanan atau tidak ke pihak keluarga. KontraS juga tak tahu bagaimana kondisi fisik almarhum saat meninggal. Namun, ia menyesalkan, tidak terpenuhinya standar minimum kondisi penahanan dan layanan kesehatan di dalam rutan.
Ditangkap dan Diproses Hukum
Alfarisi ditangkap polisi pada 9 September 2024 di tempat tinggalnya di sebuah kamar kos di Jalan Dupak Masigit, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya.
Di Surabaya, Alfarisi bertahan hidup bersama kakaknya, dengan mengelola warung kopi kecil di teras tempat tinggal mereka.
Ia ditetapkan tersangka atas tindak pidana terkait kepemilikan atau keterlibatan dengan senjata api, amunisi, atau bahan peledak. Setelah ditangkap, ia sempat ditahan di Polrestabes Surabaya sebelum akhirnya dipindahkan ke Rutan Kelas I Medang.
Sedianya, Alfarisi akan menjalani sidang pembacaan tuntutan pada Senin, 5 Januari 2026. Kondisi ini menyebabkan dia meninggal sebelum memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan masih sebagai terdakwa.
KontraS telah berulang kali menyerukan agar para tahanan politik dibebaskan, namun tak digubris.
"Selama ini, kasus yang mirip dialami Alfarisi biasanya diselesaikan dengan keadilan restoratif. Antara kesalahan dan penghukumannya ini enggak fair. Seharusnya bisa dibina, kenapa dipidana? Karena prinsip hukum pidana itu kan bukan agresif menghukum orang, kan."
Desakan KontraS
Menyikapi kematian Alfarisi, Federasi KontraS dan KontraS Surabaya mendesak penyelenggara negara untuk:
1. Segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan independen terkait kematian Alfarisi, termasuk membuka akses informasi kepada keluarga korban dan publik.
2. Menjamin pertanggung-jawaban hukum atas setiap tindakan atau kelalaian aparat yang berkontribusi terhadap kematian Alfarisi.
3. Mengevaluasi menyeluruh kondisi penahanan di Rutan Medaeng dan rutan-rutan lain, serta memastikan akses layanan kesehatan layak danperlakuan manusiawi bagi seluruh tahanan tanpa diskriminasi.
KontraS menilai, kematian Alfarisi tak bisa dilihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola berulang kematian dalam tahanan.
Itu memperlihatkan krisis serius dalam sistem kemasyarakatan dan penegakan hukum di Indonesia, terutama bagi mereka yang ditangkap terkait kebebasan ekspresi dan politik.
Baca juga:
