Tidak menyebutkan secara gamblang siapa sosok yang mereka nilai tidak sesuai menduduki posisi pembantu presiden.
Penulis: Hoirunnisa, Ardhi Ridwansyah
Editor: Sindu
KBR, Jakarta- PDI Perjuangan melihat ada nama-nama calon menteri Prabowo Subianto yang dinilai kurang pas sebagai pembantu presiden. Meski begitu, Partai Banteng menyerahkan pemilihan calon menteri dan calon wakil menteri ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Juru bicara PDIP, Chico Hakim mengatakan, partainya dalam posisi terus berprasangka baik atas segala keputusan presiden.
"Kami terus mencermati figur-figur yang sudah dipanggil. Dan memang, walaupun kami merasa ada beberapa yang tidak tepat. Ada posisi-posisinya, atau kompetensinya. Kami tetap hargai hak prerogatif dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Namun, ada Ibu Sri Mulyani yang kami rasa memang cocok untuk menduduki kembali posisi menteri keuangan," ujar Chico kepada KBR, Rabu, (16/10/2024).
Juru bicara PDIP, Chico Hakim tidak menyebutkan secara gamblang siapa sosok yang mereka nilai tidak sesuai menduduki posisi pembantu presiden.
Namun menurut Chico, setidaknya ada nama Sri Mulyani yang bakal kembali menduduki kursi menteri keuangan. Hal itu menunjukkan Prabowo masih menggunakan prinsip kehati-hatian.
"Karena kita tahu ekonomi kita sedang terpuruk begitu juga utang luar negeri yang sangat masif. Ibu Sri Mulyani adalah sosok yang dipercaya oleh dunia keuangan, khususnya internasional dan seorang yang memang mumpuni," kata Chico.
Susunan Menteri Cermin Kebijakan
PDIP berpendapat, seharusnya susunan menteri mencerminkan bagaimana kebijakan pemimpin di dalam melihat persoalan dan arah masa depan.
Dalam proses pemilihan calon menteri dan wakil menteri serta kepala badan, Prabowo terlihat tidak menggandeng KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Chico menilai, Prabowo punya cara sendiri memilih calon pembantunya di istana.
"Kita juga tidak tahu apakah Pak Prabowo berkoordinasi dengan badan-badan tersebut. Kita positive thinking saja, semoga pemerintahan ke depan mampu menjawab tantangan bangsa yang cukup bebas. Baik dalam maupun luar negeri," kata Chico.
Disayangkan
Namun, Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menyayangkan Prabowo tak melibatkan KPK untuk mendapatkan calon menteri maupun wakil menteri yang berintegritas dan memiliki rekam jejak baik.
“Saya pikir melibatkan lembaga negara pengawas seperti KPK lalu Komnas HAM, PPATK katakanlah, nah itu bisa menyaring dan menjadi standar ideal di mana presiden terpilih bisa mendapatkan orang yang memiiki rekam jejak dan integritas yang baik soal antikorupsi dan bersih dari kasus hukum dan hak asasi manusia. Jadi mestinya bisa digunakan,” ucapnya kepada KBR, Rabu, (16/10/2024).
Kata dia, bila tak ada keterlibatan lembaga tersebut, seyogianya yang dianggap sosok berintegritas itu bersifat subjektif dari presiden.
“Perlu dimanfaatkan dengan baik, kalau tidak pada akhirnya standar integritas itu akan jadi subjektifnya presiden belaka,” ujarnya.
Ia tidak ingin pemerintahan ke depan memilih calon menteri maupun wakil menteri yang tak berintegritas. Sebab, akan berdampak pada kerja-kerja kementerian ke depannya bagi masyarakat.
Pelibatan KPK
Pelibatan KPK dalam proses penyaringan calon menteri pernah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode pertamanya, 2014-2019. Kala itu menjelang dilantik sebagai presiden, Jokowi menggandeng KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjaring calon menteri.
Caranya, Jokowi memberikan sejumlah nama kepada kedua instansi itu kemudian ditelusuri rekam jejaknya, apakah profil kekayaannya wajar atau ada transaksi mencurigakan. Namun, pada periode kedua, hal itu tak lagi dipakai Jokowi dalam menunjuk para pembantunya.
Beberapa hari terakhir, Presiden Terpilih Prabowo Subianto, memanggil sejumlah tokoh yang akan diajak bergabung dalam kabinet pemerintahannya.
Dari puluhan tokoh yang datang ke kediaman Prabowo di Kertanegara, ada belasan menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang berpotensi mengisi kembali kursi pembantu presiden.
Baca juga:
