Anggaran Kementerian HAM tahun ini Rp64,855 miliar
Penulis: Ardhi Ridwansyah, Sindu
Editor: Sindu
KBR, Jakarta- Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Hans Giovannny Yosua menyoroti pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi Rp20 triliun.
Hans mengatakan, sebagai sosok yang ditempatkan di kementerian baru, mestinya Natalius terlebih dahulu menjelaskan program apa saja yang bakal dilakukan ke depan.
“Bagaimana kementerian ini akan berperan di dalam mengoordinasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia juga tidak dijelaskan. Kemudian bagaimana hubungan relasi, koordinasi dengan lembaga HAM yang lain misalnya Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, atau dengan DPR R-I tapi malah bicara tentang meminta anggaran,” ucapnya kepada KBR, Rabu, (23/10/2024).
Hans menilai, anggaran yang diminta Natalius hingga Rp20 triliun pun dianggap berlebihan.
“Kalau mau minta anggaran yang jelas anggaran itu digunakan untuk apa? Jadi, sepertinya memang terlalu berlebihan di hari pertama bekerja langsung minta anggaran dan Rp20 triliun begitu anggarannya,” ujarnya.
Anggaran Kementerian HAM
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai membutuhkan dana Rp20 triliun untuk pembangunan HAM di Indonesia, baik fisik maupun nonfisik. Pernyataan itu ia sampaikan saat acara penyambutan di kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.
"Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," katanya, seperti dikutip KBR dari Kantor Berita ANTARA, Rabu, 23 Oktober 2024.
Pigai beralasan, pembangunan HAM meliputi banyak hal, seperti pembuatan regulasi hingga pemenuhan hak masyarakat. Karena itu, tak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.
"Bagaimana kalau saya bilang, saya mau bangun 10 pusat studi HAM, bangun tiga jurusan, gencarkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia, setiap desa, 80 ribu desa, tapi saya tidak bisa, saya tidak dikasih fasilitas yang cukup," keluhnya.
Kata dia, anggaran Kementerian HAM pada tahun ini Rp64,855 miliar. Menurutnya, besaran itu tak cukup untuk visi Presiden Prabowo Subianto. Itu sebab, Pigai ingin anggaran Kementerian HAM dibahas kembali.
Baca juga:
