indeks
Hari Tani Nasional 2024: Mentan ke IPB Bogor, Aliansi Demo di Jakarta

Kongres ini diharapkan bisa memberikan sejumlah rekomendasi strategis untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Penulis: Heru Haetami, Astri Yuana Sari

Editor: R. Fadli

Google News
Hari Tani
Ilustrasi Petani di Ngawi, Jawa Timur. (Foto: KBR/Adhima Soekotjo)

KBR, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono hari ini (Selasa, 24 September 2024) dijadwalkan menghadiri Kongres Pertanian Indonesia 2024 di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, Jawa Barat.

Acara ini diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IKA Faperta IPB). Tujuannya, menjadi ikhtiar memeringati Hari Tani Nasional ke-64, dengan mengusung tema “Sustainable Future of Smart Agriculture”.

Kongres ini diharapkan bisa memberikan sejumlah rekomendasi strategis untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sementara itu di Jakarta, Hari Tani Nasional ke-64 akan diperingati juga oleh Aliansi Gerakan Rakyat Lawan Perampasan Tanah (GERAM TANAH). Dalam rilisnya, Aliansi ini mengeklaim terdiri dari 6.000 massa tani dari Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan Bali, yang akan menggelar aksi peringatan Seribu Kentungan Petani untuk Sinyal Darurat Agraria.

Aksi ini merupakan peringatan kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap telah gagal menjalankan reforma agraria sejati. Termasuk situasi Darurat Agraria akibat kebijakan antireforma agraria seperti Bank Tanah, food estate, impor pangan, dan pembangunan yang lapar tanah seperti proyek strategis nasional (PSN).

Aliansi berencana akan berkumpul di sekitar wilayah Gelora Bung Karno, Jakarta, dan melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPR/MPR RI serta ke Kantor Kementerian ATR/BPN.

Reforma Agraria Tak Sentuh Kesejahteraan Petani

Sebelumnya, pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai, program reforma agraria tidak sepenuhnya menyentuh kesejahteraan petani.

Khudori mengatakan, reforma agraria era Presiden Jokowi hanya menggencarkan bagi-bagi sertifikat tanah saja.

"Di zaman Pak Jokowi di periode pertama, itu di Nawacita kan masuk juga sebetulnya. Memberikan atau membagikan 4,5 juta hektare lahan obyek reforma agraria kepada petani. Namun capaiannya sampai hari ini sangat-sangat kecil. Yang besar itu adalah sertifikasi, perhutanan sosial yang memang sangat besar. Yang ini sama sekali sebetulnya tidak mengubah ketimpangan kepemilikan dan ketimpangan penguasaan lahan," kata Khudori kepada KBR Media, Minggu, (22/9/2024).

Khudori menyebut konflik lahan juga masih menjadi ancaman bagi para petani. Akibatnya, kata dia, terjadi penyusutan lahan dan petani kehilangan lahan pertanian.

Salah satunya, Khudori bilang, lewat program strategis nasional (PSN) yang turut andil dalam menggusur petani dari lahan kepemilikan mereka.

"Tetap saja yang terjadi itu terjadi konsolidasi kepemilikan dan penguasaan tadi segelintir orang. Yang ada para petani terlempar dari sektor pertanian," katanya.

Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Konsorsium Perbaruan Agraria (KPA) Dewi Sartika menilai pemerintahan Joko Widodo selama ini telah gagal menjalankan reforma agraria, dan menyesatkan agenda reforma agraria menjadi sekadar bagi-bagi sertifikasi tanah biasa.

"Tanpa predistribusi tanah kepada rakyat, tanpa pemulihan hak-hak yang terampas, dan dikerdilkan menjadi program sertifikasi tanah. Kemudian juga kita tahu bahwa ketimpangan penguasaan tanah semakin tajam yang dikuasai oleh para pemilik modal dan para tuan tanah skala besar," kata Dewi dalam Konferensi Pers peringatan HTN 2024, Minggu (22/9/2024).

Dewi mengatakan, Hari Tani Nasional (HTN) pada 24 September tahun ini akan diperingati dengan belasan ribu massa petani, buruh dan mahasiswa dan berbagai elemen lainnya yang akan turun ke jalan. Aksi ini kata Dewi, sekaligus menyatakan situasi darurat agraria dan darurat demokrasi.

"Sebenarnya ada keprihatinan yang sangat mendalam tentang situasi agraria di seluruh tanah air di mana sebenarnya semakin banyak praktek-praktek perampasan tanah yang difasilitasi oleh hukum dan disetir oleh para pemilik modal dan itu terus-menerus dibiarkan, bahkan diberikan panggung yang semakin luas, di tengah rakyat semakin terseok-seok di lapangan agraria," imbuhnya.

Baca juga:

Hari Tani 24 September, Urusan Politik Cawe-cawe Ketahanan Pangan

Belum Sejahtera di Hari Tani Nasional, Serikat Petani Kecewa

hari tani nasional

Berita Terkait


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Loading...