kejahatan korupsi uang bola setannya tidak akan berdampak. Tapi kalau kejahatan agraria seperti yang sekarang, maka kemiskinan akan terjadi dimana-mana,” ujar Agustiana
Penulis: Shafira Aurel
Editor: Resky Novianto
KBR, Jakarta- Kalangan serikat petani menilai Presiden Joko Widodo gagal untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kaum petani.
Sekjen Serikat Petani Pasundan (SPP), Agustiana menyebut banyak kebijakan Jokowi yang mengecewakan lantaran tidak pro masyarakat kecil.
Salah satunya, yakni terlihat dari banyaknya lahan masyarakat yang dirampas oleh pemerintah untuk memuluskan kepentingan tertentu.
Agustiana mengatakan lahan pertanian semakin menyempit bahkan mengancam keberlangsungan kegiatan pengelolaan ketahanan pangan dalam negeri.
"Kejahatan agraria ini beda dengan kejahatan korupsi uang. Kalau kejahatan korupsi uang bola setannya tidak akan berdampak. Tapi kalau kejahatan agraria seperti yang sekarang, maka kemiskinan akan terjadi dimana-mana,” ujar Agustiana dalam konferensi pers di Youtube Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Minggu (22/9).
“Jadi reforma agraria yang sejati itu adalah melaksanakan penataan kebijakan, penataan aturan yang orientasinya berubah dari zaman kolonial menjadi orientasi kedaulatan dan keuntungan kepentingan rakyat. Ini gak ada, negara ini tidak pernah menjalankan kewajibannya,”imbuhnya.
Agustiana juga menyoroti sikap pemerintah yang tidak melakukan evaluasi penataan tata kelola pertanian dalam negeri. Padahal, ia mengatakan para petani kerap menyampaikan keluhannya kepada pemerintah.
"Sangat disayangkan ini tidak ada perubahan," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mendesak Presiden Joko Widodo untuk berkomitmen mewujudkan reforma agraria.
Ia menilai reforma agraria sangat krusial bagi petani. Sebab, redistribusi lahan objek reforma agraria akan memberi penghidupan bagi mereka. Dengan begitu, ketahanan pangan nasional bisa tercapai.
Baca juga:
- Nasib Petani Gurem di Hari Tani Nasional
