"FSGI berharap bahwa PPDB dengan sistem zonasi itu dipertahankan. Karena sebenarnya Ini adalah cara yang paling tepat dan berkeadilan sesuai dengan konstitusi," kata Retno
Penulis: Shafira Aurel
Editor: Resky Novianto
KBR, Jakarta- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong agar pemerintah tetap mempertahankan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengatakan pemerintah tidak boleh terburu-buru untuk mengubah sistem pendidikan ini. Menurutnya, sistem PPDB zonasi menghendaki kehadiran negara agar sekolah negeri dapat diakses oleh siapapun. Selain itu, PPDB Zonasi juga dinilai lebih menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.
"FSGI berharap bahwa PPDB dengan sistem zonasi itu dipertahankan. Karena sebenarnya Ini adalah cara yang paling tepat dan berkeadilan sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia untuk pemenuhan hak atas pendidikan," ujar Retno kepada KBR, Minggu (24/11).
Retno mengakui sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) memang masih terdapat kekurangan. Untuk itu pemerintah diminta lebih mengutamakan melakukan evaluasi bukan mengganti atau dihapuskan.
Retno juga Pemda meminta melakukan pemetaan wilayah kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri di jenjang SMP, SMA dan SMK. Kemudian berkoordinasi dengan Kemendikdasmen yang menyiapkan anggaran untuk membangunkan gedung sekolah baru.
Sebab, kata dia, Pemda harus menyiapkan lahan dengan luas yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang sudah diatur dalam Permendikbud tentang standar sarana dan prasarana sekolah.
Baca juga:
- Penerapan Kembali UN dan Penghapusan Zonasi, Ini Kata Mendikdasmen
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menghapus jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Gibran mengatakan bahwa pembenahan di bidang pendidikan memang menjadi kunci dari mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, berbagai perbaikan di materi pendidikan harus dilakukan guna menyamakan standar dengan negara lain.
"Kalau kita bicara generasi emas untuk Indonesia 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya ini ada di anak-anak muda. Makanya kemarin pas rakor dengan para kepala dinas pendidikan saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, sistem zonasi harus dihilangkan," kata Gibran saat memberikan sambutan di acara PP Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
