Salah satu alasan utama rekonstruksi ini adalah dominasi agenda pemerintahan lama dalam APBN 2025, yang dinilai kurang mengakomodasi program pemerintahan baru
Penulis: Muthia Kusuma
Editor: Resky Novianto
KBR, Jakarta- Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Baidul Hadi menilai langkah rekonstruksi anggaran di APBN 2025 berbeda dari mekanisme biasa, di mana biasanya perubahan APBN dilakukan pertengahan tahun setelah evaluasi semester pertama.
Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi anggaran yang mendorong Kementerian Keuangan melakukan relokasi anggaran untuk memastikan kebijakan prioritas pemerintah berjalan.
Dia menduga, salah satu alasan utama rekonstruksi ini adalah dominasi agenda pemerintahan lama dalam APBN 2025, yang dinilai kurang mengakomodasi program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Nah untuk itulah kemudian di awal tahun ini presiden mengeluarkan Inpres terkait efisiensi anggaran yang kemudian mau tidak mau Kementerian Keuangan memimpin proses bongkar pasang atau relokasi anggaran ini atau rekonstruksi ulang APBN ini, untuk memastikan bahwa APBN membiayai agenda-agenda program prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan presiden Prabowo dan wakil presiden," ucap Baidul kepada KBR, Kamis, (14/2/2025).
Baca juga:
Namun, menurut Baidul, kebijakan pemangkasan anggaran ini menimbulkan dampak besar terhadap perekonomian nasional. Baidul Hadi mengingatkan belanja pemerintah selama ini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.
Dengan adanya efisiensi anggaran, kata dia, sektor-sektor yang bergantung pada belanja pemerintah mulai merasakan tekanan. Sejumlah pengusaha mengeluhkan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sementara kementerian dan lembaga juga mulai mengurangi tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jika tren ini berlanjut, Baidul mengingatkan target pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi sulit mencapai angka 5 persen. Selain itu, meningkatnya angka pengangguran berpotensi menambah tekanan inflasi, yang semakin memperumit situasi ekonomi.
Solusi Gaduh Pemangkasan Anggaran
Untuk mengatasi dampak negatif ini, Baidul Hadi menyarankan beberapa solusi. Pemerintah dapat mengevaluasi jumlah kementerian dan lembaga guna mengurangi beban APBN.
Selain itu, pembukaan investasi perlu dioptimalkan dengan memberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi investor. Hingga saat ini, Baidul menyebut belum ada sinyal kuat bahwa kunjungan Presiden ke berbagai negara membawa investasi signifikan bagi Indonesia.
Baca juga:
Baidul juga mengingatkan kebijakan menaikkan pajak, seperti PPN 12 persen, justru bisa menambah beban masyarakat. Pemerintah harus memastikan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, yang mengalami pemangkasan anggaran meskipun memiliki peran strategis bagi masyarakat.
"Saya kira Presiden harus memberikan kepastian bahwa efisiensi anggaran ini tidak berdampak terhadap pelayanan publik, karena kita tahu bahwa kita bisa ambil contoh misalnya kementerian pendidikan dan Kesehatan juga mengalami pemangkasan anggaran, sementara kita tahu bahwa kedua Kementerian ini memiliki peran yang strategis peran yang signifikan terkait dengan pelayanan dasar kepada masyarakat," pungkasnya.
