Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada menurunnya pagu indikatif sejumlah kementerian yang menangani proyek infrastruktur
Penulis: Astri Septiani
Editor: Wahyu Setiawan

KBR, Jakarta - Pemerintah menyatakan tidak akan bergantung pada APBN dalam pembangunan infrastruktur. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintah akan mencari solusi lain, usai ada kebijakan efisiensi anggaran.
AHY menyebut Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pembangunan infrastruktur tetap berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kami tentu semangatnya adalah terus mencari solusi termasuk sumber-sumber anggaran yang tidak hanya bersandar pada APBN atau fiskal, tapi juga sumber-sumber investasi yang kredibel, yang sustainable, baik dari dalam maupun luar negeri. Swasta menjadi penting untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah agar proyek-proyek infrastruktur tadi bisa dijalankan dengan baik," kata AHY usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (18/2/2025).
AHY mengatakan pembangunan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung target nasional, seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, serta peningkatan konektivitas.
Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada menurunnya pagu indikatif sejumlah kementerian yang menangani proyek infrastruktur seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Awalnya, anggaran Kementerian PU dipangkas hingga Rp81 triliun. Namun usai rekonstruksi, pemangkasan berkurang menjadi Rp60 triliun. Sehingga pagu Indikatif Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp50,48 triliun.
Menteri PU Dody Hanggodo memastikan tidak ada proyek mangkrak meski kementeriannya mengalami pemangkasan anggaran yang besar.
Dody mengatakan tetap akan memperhatikan kualitas proyek-proyek yang sedang berjalan. Ia menyebut akan memaksimalkan anggaran yang ada.
"Kendalanya sementara waktu sih aman-aman aja ya. Saya adalah orang yang terbiasa mengerjakan sesuatu, dengan apa yang saya punya. Saya maksimalkan dengan apa yang saya punya. Tapi, kalau sudah maksimal dan tuntutannya besar, ya, tinggal bilang ke bapak Presiden. 'Pak Presiden, saya sudah maksimal dengan apa yang Bapak kasih. Saya mohon tambahan dong'. Gitu aja. Tapi saya ingin tunjukkan dulu, dengan itu saya bisa mengerjakan sesuatu," kata Dody usai rapat bersama Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Baca juga:
- Daftar Proyek Infrastruktur yang Batal Usai Anggaran Kementerian PU Dipangkas
- Efisiensi Anggaran, Prabowo: Ada yang Melawan Saya