Dengarkan

Audio ini dihasilkan oleh AI

KBR, Jakarta- Pembukaan 3 sampai 4 juta lapangan kerja menjadi salah satu target ambisius yang akan dilanjutkan pemerintah pada 2026. Sedari awal, pemerintah lewat Juru Bicara Kementerian Perekonomian Haryo Limanseto, menegaskan hal ini sejalan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, sebagai langkah strategis menuju visi pertumbuhan jangka panjang hingga 8%.

Meski begitu, Pengamat Ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar meragukan target yang bisa dicapai pemerintah. Sebab, berkaca tahun sebelumnya, ia menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ia mengungkapkan sepanjang 2025, dengan investasi mencapai Rp1.931 triliun, pemerintah hanya mampu membuka 2,71 juta lapangan kerja. Menurut Timboel, angka tersebut jauh dari target pemerintah yang menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun.

“Yang diharapkan memang seharusnya sesuai dengan janji 19 juta. Kalau dibagi lima kan 4 jutaan ya, 4 juta per tahun,” ujarnya dalam diskusi bertema “Resolusi 2026: Menguji Janji 4 Juta Lapangan Kerja Baru” di YouTube KBR, Selasa (27/2/2026).

Di sisi lain, Timboel menyebut pertumbuhan angkatan kerja mencapai 3–4 juta orang per tahun, bakal berdampak terhadap meningkatnya pengangguran terbuka dan setengah penganggur. Padahal, kata dia, lapangan kerja yang tercipta saat ini justru didominasi sektor informal, sementara sektor formal justru minim pertumbuhan.

“Jadi kalau (data BPS) setengah penganggur itu 11,6 juta, pengangguran terbuka 7,28 juta. Lalu, itu hanya 200 ribu untuk pekerjaan formal, pekerjaan informal 1,6 juta,” terangnya.

Jutaan Pekerja Informal dan Pekerja Paruh Waktu

Mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis November 2025, proporsi pekerja yang bekerja penuh waktu atau minimal 35 jam per minggu pada Agustus 2025 tercatat 67,32 persen. Angka itu menurun dibanding Agustus 2023 yang sebesar 68,92 persen dari total angkatan kerja.

Meski begitu, pekerja tidak penuh waktu yakni mencakup pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran, justru meningkat. Pekerja paruh waktu naik dari 24,4 persen pada Agustus 2023 menjadi 24,77 persen pada Agustus 2025. Adapun setengah pengangguran meningkat dari 6,68 persen menjadi 7,91 persen pada periode yang sama.

BPS turut mencatat, jumlah pekerja penuh waktu pada Agustus 2025 mencapai 98,65 juta orang, sedangkan pekerja tidak penuh waktu mencapai 47,89 juta orang.

BPS juga melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang. Angka ini turun sekitar 4.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meski naik dibanding Februari 2025.

BPS: 7,4 Juta Lebih Orang Menganggur

Dari rilis keterangan resmi, BPS menyimpulkan dari 218,17 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2025, sebanyak 154,00 juta orang di antaranya merupakan angkatan kerja. Dengan demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 70,59%.

Sementara itu, sebanyak 7,46 juta orang atau 4,85 persen dari total angkatan kerja pada Agustus 2025 merupakan pengangguran. Jumlah pengangguran tersebut menurun sebanyak 4.092 orang dibandingkan Agustus 2024.

Tiga lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak adalah Pertanian, Perdagangan, dan Industri Pengolahan.

Persoalan Pelik Lapangan Kerja Baru

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira mengakui persoalan penyediaan lapangan kerja tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga menjadi tantangan global. Namun, menurutnya, Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri karena besarnya jumlah penduduk usia produktif.

“Saya rasa tantangan lapangan pekerjaan ini kan bukan hanya di Indonesia ya, tapi dia hampir di seluruh negara juga semua PR-nya bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan ya,” ujar Anggawira dalam Diskusi bertema “Resolusi 2026: Menguji Janji 4 Juta Lapangan Kerja Baru” di YouTube KBR, Selasa (27/2/2026).

Indonesia, kata dia, kini berada dalam fase bonus demografi yang seharusnya menjadi peluang. Namun, berpotensi berubah menjadi masalah serius jika tidak dikelola dengan baik.

Anggawira menyebut, salah satu persoalan utama adalah belum terjadinya keterhubungan yang kuat antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi lulusan pendidikan tinggi.

“Kita selalu menyampaikan jangan sampai bonus demografi ini menjadi malapetaka juga. Jadi memang challenging-nya bagaimana ya menghubungkan antara kebutuhan market tenaga kerja dengan kompetensi lulusan,” ujarnya.

Kondisi tersebut semakin terasa ketika pemerintah meluncurkan berbagai program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, yang ternyata menghadapi kendala ketersediaan sumber daya manusia.

“Contoh ya misalnya seperti kita misalnya teman-teman yang membuka dapur-dapur MBG gitu ya, agak kesulitan nih mendapatkan ahli gizi,” lanjut Anggawira.

Klaim Buka Jutaan Lapangan Kerja

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebutuhan rakyat terhadap pekerjaan menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

"Saya buktikan kepada saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja. Hanya dari MBG, dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa," katanya saat bertaklimat dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026) dikutip dari ANTARA.

Kepala Negara menyebut, para ahli dari Gedung Putih tengah mempelajari pelaksanaan MBG di Indonesia, sementara beberapa bulan sebelumnya Rockefeller Institute juga menilai MBG sebagai investasi terbaik yang dapat dilakukan sebuah negara.

Ia juga menyoroti dampak ekonomi nyata dari program tersebut. Hingga kini, sebanyak 22.275 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, dengan tambahan 13.829 dapur dalam proses pengajuan.

Prabowo bahkan meyakini jutaan pekerjaan tambahan bakal tercipta jika cakupan MBG mencapai 82 juta penerima hingga Desember 2026.

"Kalau kita sampai 82 juta (penerima), kita akan menciptakan 3-5 juta lapangan kerja," terangnya.

Target Ambisius Pemerintah

Pemerintah memastikan keberlanjutan Program Paket Ekonomi pada 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Pemerintah saat ini juga terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026," kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/1/2026) dikutip dari ANTARA.

Sebelumnya, pemerintah telah merumuskan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja yang terdiri dari delapan program akselerasi pada 2025, empat program yang berlanjut ke 2026, serta lima program andalan untuk penyerapan tenaga kerja.

Haryo menjelaskan, sepanjang 2025 implementasi Paket Ekonomi mencatatkan capaian signifikan.

“Dalam percepatan penciptaan lapangan kerja, Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi telah direalisasikan kepada 102.696 peserta dari total pelamar mencapai 724.880 orang pada batch pertama hingga ketiga. Jumlah ini melampaui target awal yang menyasar 100.000 peserta,” tuturnya.

Solusi Buka Lapangan Kerja Baru

Sekjen HIPMI, Anggawira menilai arah kebijakan pemerintahan saat ini menekankan bantuan dalam bentuk natura atau nontunai. Ia menyebut tantangan terbesar adalah bagaimana program-program tersebut mampu membentuk ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

Selain itu, Anggawira turut menekankan bahwa alokasi APBN seharusnya tidak hanya fokus pada program sosial, tetapi juga pada penciptaan rantai pasok industri yang kuat.

“Bagaimana men-trigger agar tercipta supply chain industri-nya gitu dengan memberikan insentif kepada dunia usaha langsung,” lanjutnya.

Anggawira menilai penciptaan lapangan kerja tidak bisa hanya mengandalkan pola lama, melainkan harus mendorong lahirnya wirausaha baru.

“Untuk mendorong tadi 18 juta ya mungkin ya, pencari pekerjaannya kurang lebih 18 juta ini, ya nggak bisa pakai cara-cara biasa,” terangnya

Terobosan di Kala Minimnya Lapangan Kerja Baru

Pengamat Ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan problem iklim investasi di Indonesia masih menghadapi hambatan biaya tinggi, termasuk perizinan, suku bunga, hingga biaya ilegal. Ia menilai dominasi investasi padat modal dan teknologi juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja.

“Satu terkait dengan investasi yang masuk itu memang padat modal. Padat modal, padat teknologi, AI dan sebagainya,” lanjut Timboel.

Timboel mendorong pembukaan lebar lapangan kerja harus dilakukan secara komprehensif, baik di dalam maupun luar negeri, dengan perlindungan yang memadai.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan ketenagakerjaan harus paralel. Jika tidak, kata dia, target pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran akan sulit tercapai.

“Kalau saya sih berharap ada kolaborasi kementerian lembaga," pungkasnya.

Obrolan lengkap episode ini bisa diakses di Youtube Ruang Publik KBR Media

Baca juga:

- Akar Masalah Penegakan Hukum di Kasus Hogi Minaya

- Suara dari Pinggiran: Christ Belseran Raih Penghargaan Oktovianus Pogau 2025