WALHI : Banyak Pembangunan Nasional di Jabar Merusak Lingkungan

Salah satu yang paling berdampak pada pencemaran lingkungan ini dipicu oleh pendirian Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indramayu dan Cirebon

BERITA | NUSANTARA

Kamis, 22 Apr 2021 14:45 WIB

Author

Arie Nugraha

WALHI : Banyak Pembangunan Nasional di Jabar Merusak Lingkungan

Sejumlah aktivis dari Walhi Jawa Barat melakukan aksi peringatan Hari Bumi 2021 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (22//4/2021). (Novrian Arbi/Antara)

KBR, Bandung- Organisasi pemerhati lingkungan hidup Walhi menyatakan, banyak proyek pembangunan nasional di Jawa Barat yang berdampak pencemaran lingkungan. Salah satu yang paling berdampak pada pencemaran lingkungan ini dipicu oleh pendirian Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indramayu dan Cirebon.

Menurut Kepala Divisi Pendidikan dan Organisasi Walhi Jawa Barat Haerudinas, pembangunan PLTU menjadi salah satu penyebab perubahan iklim di Indonesia. Haerudinas mengatakan jumlah PLTU sendiri kini terus bertambah.

"Rentetan dimana industri ekstraktif sebetulnya dia yang lebih parah membawa perubahan iklim ini terjadi. Dimana kemudian suhu yang sudah kita ketahui bersama, suhu bumi semakin naik. Kemudian juga banyak hal - hal yang kemudian kita sangat menghawatirkan kondisi Bumi. Dengan kebijakan - kebijakan yang diskemakan oleh pemerintah pusat ke daerah," ujar Haerudinas saat peringatan Hari Bumi Internasional di Jalan Ir. Djuanda, Bandung, Kamis, 22 April 2021.

Haerudinas menjelaskan selain proyek pembangunan PLTU di Indramayu dan Cirebon, pembangunan pabrik semen di wilayah Sukabumi. Akibat pembangunan pabrik semen itu, terjadi pencemaran lingkungan.

Tak hanya soal pencemaran lingkungan dan udara, Haerudinas mengaku kelompoknya juga terus menyoroti fungsi alih dan penyerobotan lahan di kawasan Bandung Utara (KBU). Meski alasan yang diperoleh pemerintah melakukan hal itu, yaitu untuk kepentingan umum.

"Soal pemanfaatan ruang yang tidak adil ini banyak terjadi di seluruh Jawa Barat. Banyak perampasan - perampasan ruang hak atas tanah berdalih kepentingan umum," kata Haerudinas.

Editor: Friska Kalia

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 Klaster Idulfitri

Alokasi Bijak THR Masa Pandemi

Atasi Duka Sepeninggal Orang Tersayang

Kontroversi Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam