Dengarkan

KBR, Jakarta - Rapat Paripurna DPR hari ini (Kamis, 17/10/2024) menyetujui pengangkatan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN yang baru.

Sebelumnya, kemarin, Herindra sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Ketua DPR Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna sekaligus menanyakan persetujuan pengangkatan Kepala BIN yang baru.

"Sidang Dewan yang kami hormati. Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang Terhormat, apakah laporan Tim DPR RI yang memutuskan bahwa saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan saudara Budi Gunawan, dapat disetujui? (Setuju). Terima kasih," ujar Puan selaku pimpinan sidang, Kamis (17/10/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membacakan laporan Tim DPR atas Hasil Pembahasan Pertimbangan dan Pemberhentian, Pengangkatan Kepala BIN.

Dalam laporan itu disebutkan, Tim DPR memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Budi Gunawan atas kinerja positifnya selama mengabdi sebagai Kepala BIN.

Jabatan Kepala BIN sebelumnya dipegang Budi Gunawan. Proses penggantiannya dimulai ketika DPR menerima Surat Presiden mengenai pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN tertanggal 10 Oktober.

Kepala BIN yang baru Muhammad Herindra memiliki latar belakang militer yang kuat, dengan karier panjang di lingkungan TNI. Sebelumnya, Herindra menjabat Wakil Menteri Pertahanan.

Puan: Terus Jaga Stabilitas NKRI

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyebutkan, Kepala BIN Muhammad Herindra harus terus menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

"Yang mana, hasil dari Tim DPR untuk Pertimbangan tersebut menyatakan, Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden yang akan datang Prabowo Subianto," ujar Puan (16/10/2024).

Puan mengungkapkan dalam pertimbangan yang diberikan oleh Tim Uji Kepatutan dan Kelayakan, DPR meminta Herindra tetap terus menjaga stabilitas NKRI.

Serta mendorong BIN dibawah kepemimpinannya bisa bekerja secara netral.

"Kemudian bagaimana tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa berjalan sebagaimana suatu negara yang memang utuh dan menjaga konstitusi. Dan sebagai tupoksinya BIN bisa bekerja secara netral kemudian tentu saja bekerja, bukan ke dalam saja tapi juga menjaga tugas Tupoksi-nya itu untuk keluar maksudnya ke luar negeri," kata Puan.

Baca juga:

Copot Budi Gunawan dari Kepala BIN, Jokowi: Permintaan Pak Prabowo