Sejak 2021, UN dihapuskan dari kurikulum.
Penulis: Ken Fitriani. Hoirunnisa
Editor: Sindu
KBR, Yogyakarta- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat ini sedang mengkaji ulang pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Mu'ti akan melibatkan pakar pendidikan untuk pengkajian dan pembahasan pelaksanaan UN.
"Sekarang masih dikaji. Soal Ujian Nasional masih proses pengkajian, bahkan pengkajian belum selesai. Kami baru ada rencana ngundang para pakar, itu baru minggu-minggu depan," katanya di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu, (13/11/2024).
Menurut Mu'ti, yang terpenting saat ini adalah bagaimana memperbaiki kondisi pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Sebab, kini banyak muncul video-video di media sosial yang menunjukkan siswa belum bisa membaca.
"Yang kita lihat adalah masa depan bagaimana memperbaikinya supaya yang seperti itu tidak terjadi lagi. Jadi, jangan kemudian itu di-entertaint seakan akan semuanya seperti itu,” jelasnya.
Mu’ti menambahkan, Kemendikdasmen saat ini fokus memperbaiki literasi dan numerasi sejak dini.
“Itulah di antaranya kenapa matematika itu dimulai dari tingkat TK, literasi numerasi juga dimulai sejak dini. Nah, kami berpikir bahwa pendidikan harus dimulai dari dasar, kalau dasarnya bagus insyaallah atasnya juga akan bagus,” pungkasnya.
Wacana Pemberlakuan UN
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti masih akan menampung dan mendengar masukan dari berbagai pihak terkait wacana pemberlakuan kembali Ujian Nasional (UN)
“Kami masih akan ada lagi acara seperti ini mengundang para ahli, para pelaku dan juga para pengamat. Untuk ikut memberikan evaluasi tentang UN. Ini memang menjadi isu yang mengemuka, dan sebulan ini kita menjadi pendengar yang baik,” kata Mu’ti dikutip dari kanal Kemendekbud RI, Senin, (11/11/2024).
Menteri Mu’ti menyebut perlu kehati-hatian, sebab UN menjadi salah satu isu yang mengemuka. Apalagi sejak 2021, UN dihapuskan dari kurikulum.
Selain soal UN, Kemendikdasmen juga fokus membahas soal zonasi PPDB, dan juga pengangkatan guru PPPK.
“Dua isu utama yang kita bahas pada acara evaluasi ini, yang pertama terkait dengan kebijakan zonasi dan PPDB, dan yang kedua tentang kebijakan guru PPPK,” kata Mu’ti.
Baca juga:
