Evaluasi 100 Hari Prabowo, Pengamat: Menteri Titipan Jokowi Berpotensi Didepak

Situasi ini bisa jadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan dirinya sebagai presiden yang punya hak prerogatif, bukan presiden yang masih dalam bayang-bayang Jokowi.

KBR, Jakarta - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam menilai, desakan perombakan kabinet (reshufle) pada 100 hari pemerintahan Prabowo adalah hal yang wajar.

Arif Nurul Alam mengatakan, situasi ini bisa jadi momentum atau kesempatan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan dirinya sebagai presiden yang punya hak prerogatif, bukan presiden yang masih dalam bayang-bayang Jokowi. Caranya, dengan mengganti menteri-menteri "titipan" Jokowi.

"Apakah kemudian Prabowo berani mengambil opsi tersebut? Saya kira ini hanya soal waktu. Terlepas kapan akan terjadi reshuffle dan mengganti orang-orang Jokowi yang di kabinet, tentu variabelnya ada dua hal. Pertama, sejauh mana kinerja dari menteri titipan Jokowi itu memenuhi ekspektasi atau tidak. Kalau tidak, tentu potensi untuk di-reshuffle, dan Prabowo saya kira akan berani," kata Arif kepada KBR, Kamis (30/1/2025).

Arif menambahkan, variabel kedua adalah faktor politik, yakni sejauh mana relasi Prabowo dengan Jokowi, dan sejauh mana komunikasi Prabowo dengan PDI Perjuangan.

"Jika kemudian terjadi keretakan politik, maka orang-orang Jokowi yang duduk di kabinet potensial untuk diganti. Dan saya kira kalau PDIP jadi masuk di pemerintah, atau kemudian menggalang komunikasi yang intens, Prabowo Subianto akan sangat berani untuk melakukan opsi tersebut," imbuhnya.

Pada 28 Januari 2025, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming genap berusia 100 hari, sejak pelantikan mereka pada 20 Oktober 2024.

Baca juga:

• Sejumlah Menteri Prabowo yang Diprediksi Kena Reshuffle
• 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo, Sejumlah Tokoh Bangsa Sampaikan Keresahan

Evaluasi menteri

Di pihak lain, PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya urusan perombakan kabinet ke Presiden Prabowo Subianto selaku pemegang kekuasaan tertinggi.

Juru bicara PDI Perjuangan Chico Hakim mengatakan hal itu, merespon sejumlah lembaga survei yang merilis hasil studi tentang menteri-menteri di Kabinet Merah Putih yang berkinerja terburuk.

Chico Hakim mengatakan, pengawasan dan evaluasi kinerja para pembantu presiden sangat dibutuhkan untuk memastikan apakah program dan kebijakan yang dijalankan sesuai dengan Asta Cita Prabowo atau tidak.

Meski demikian, ia menegaskan partainya mendukung penuh pemerintahan Prabowo.

"Betul, ada catatan-catatan terkait dengan kinerja beberapa bawahan dari presiden, terkait juga dengan beberapa kontroversi. Dan ini juga harus menjadi atensi dan perhatian bagi Presiden Prabowo. Harapan kami tentu akan ada terus monitoring maupun evaluasi kinerja maupun sikap dan perilaku. Karena memang tantangan Indonesia ke depan ini berat. Maka diperlukan juga sosok-sosok yang mumpuni, berintegritas, dan kredibilitas yang tinggi untuk menyelesaikan segala permasalahan bangsa,” ujar Chico kepada KBR, Kamis (30/1/2025).

Juru Bicara PDIP Chico Hakim menambahkan waktu 100 hari kerja pemerintah memang tidak bisa menjadi tolak ukur dari suatu keberhasilan.

Ia pun mendorong semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengimplementasikan seluruh program kerjanya.

"Kami merasa dalam 100 hari kerja ini memang belum saatnya bisa menilai terkait hal-hal yang sifatnya substantif dan terukur karena waktunya sangat singkat. Jadi kita serahkan saja kepada Bapak Presiden," katanya.

Sebelumnya, lembaga Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis hasil studi dan survei tentang kinerja menteri di Kabinet Merah Putih.

Dalam survei itu tercatat ada lima menteri dengan kinerja terburuk. Lima menteri itu antara lain Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Desa Yandri Susanto.