RPJMN 2025-2029 fokus pada SDM, transformasi ekonomi, dan pemerataan pembangunan guna mewujudkan Indonesia Emas melalui kolaborasi multi-pihak.
Penulis: Auzan Farhansyah
Editor: Paul M Nuh

KBR, Jakarta - RPJMN 2025-2029 merupakan pedoman utama dalam pembangunan Indonesia untuk lima tahun ke depan sebagai bagian dari visi besar RPJPN 2025-2045. Dengan tujuan mencapai Visi Indonesia Emas, RPJMN ini menitikberatkan pada 17 program prioritas yang mencakup penguatan sumber daya manusia (SDM), transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penguatan ketahanan nasional. Salah satu target utama dalam RPJMN 2025-2029 adalah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen guna menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan pembangunan yang komprehensif dan inklusif, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak dalam mengatasi tantangan-tantangan utama, seperti pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas SDM, dan optimalisasi pemanfaatan bonus demografi. Investasi dalam bidang pendidikan, keterampilan abad ke-21, serta peningkatan akses pendidikan khususnya di daerah terpencil menjadi faktor krusial dalam mendukung visi ini.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi transformasi pembangunan Indonesia, Rumah Kebangsaan menggelar acara Arifin Panigoro Dialog (APD) dengan tema "Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan Indonesia" pada 24 Januari 2024. Acara ini menghadirkan beberapa pembicara utama, antara lain Bapak Moh. Amir Syaripuddin, ST., M.M. (Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kemnaker), Bapak Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D (Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas), serta Ibu Meuthia Ganie Rochman (Sosiolog Universitas Indonesia). AP Dialog ini diadakan oleh Rumah Kebangsaan bersama Medco Foundation dengan dukungan dari Kompas, serta dihadiri oleh berbagai perwakilan lembaga pemerintah, perusahaan swasta maupun BUMN, akademisi, media, dan organisasi masyarakat.
Dalam diskusi, Ibu Meuthia Ganie Rochman menyoroti kompleksitas permasalahan kemiskinan dan pendidikan yang sering kali hanya diukur melalui angka statistik. Menurutnya, pendekatan yang lebih sistematis dan struktural diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, proses transformasi kerap terhambat oleh faktor politik dan konflik kepentingan yang menghambat pengambilan keputusan yang tepat. Ia menekankan pentingnya peran negara sebagai fasilitator dan pengarah pembangunan, bukan hanya memperkuat dirinya sendiri.
Bapak Amich Alhumami dari Bappenas menjelaskan bahwa Indonesia memiliki prospek untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia pada 2045, asalkan ada peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, dan inovasi. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan Indeks Modal Manusia melalui indikator seperti kelangsungan hidup balita, harapan lama sekolah, serta penerapan wajib belajar 13 tahun. Selain itu, penanganan gizi anak dan ibu hamil juga menjadi perhatian utama guna mengatasi masalah stunting yang dapat berdampak pada kualitas SDM di masa depan.
Sementara itu, Bapak Moh. Amir Syaripuddin menyoroti tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini, yakni tingginya angka pengangguran dan keterbatasan peluang kerja. Meskipun berbagai Balai Latihan Kerja (BLK) telah menyediakan pelatihan, banyak peserta yang masih memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga tidak siap memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi aspek mendasar dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif.
Sebagai kesimpulan, diperlukan perubahan struktural dalam sistem pendidikan, pelatihan, serta kebijakan pembangunan untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan transformasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Arifin Panigoro Dialog (APD) merupakan wadah dialog multi-pihak yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas isu-isu kompleks. Dialog ini bertujuan untuk menciptakan ruang komunikasi yang inklusif dan partisipatif, sehingga berbagai perspektif dapat didengar, dipertimbangkan, dan diintegrasikan guna mencapai solusi yang lebih baik. Dalam era yang semakin terhubung dan kompleks ini, dialog multi-pihak menjadi instrumen penting dalam membangun kerja sama dan mengatasi berbagai tantangan pembangunan.
Baca juga: Mendikdasmen: Untuk Perluas Akses Pendidikan, Perbanyak Rumah Belajar