NASIONAL

Aksesibilitas Cek Kesehatan Gratis bagi Disabilitas Masih Terbatas

tidak semua fasilitas kesehatan telah dilengkapi dengan sarana yang ramah disabilitas, termasuk ketersediaan juru bahasa isyarat (JBI).

AUTHOR / Dita Alya Aulia

EDITOR / Muthia Kusuma

Google News
kesehatan
Peserta Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) antre di Puskesmas Pulo Gadung, Jakarta, Senin (10/2/2025). (FOTO: ANTARA/Fauzan)

KBR, Jakarta– Program pemeriksaan kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah masih menghadapi kendala aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Widyawati, mengungkap tidak semua fasilitas kesehatan telah dilengkapi dengan sarana yang ramah disabilitas, termasuk ketersediaan juru bahasa isyarat (JBI).

"Misalnya kalau contoh yang paling dekat, kemarin di puskesmas tebet atau apa itu sudah ada sarana disabilitas. Nah kalau yang bicara itu, kayaknya belum deh, mungkin pasti mereka didampingi. Dan pendamping itu pasti bisa mentransfer apa yang dikatakan sama si pasiennya,” ujar Widyawati dalam diskusi Ruang Publik, Selasa (11/2/2025).

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis ini.

"Dimohon sekali pergunakanlah momen yang baik ini, kado ulang tahun dari negara, untuk cek kesehatan gratis. Karena sehat itu mahal. Lebih baik mencegah daripada mengobati," tambahnya.

Selain keterbatasan aksesibilitas, tindak lanjut dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis juga menjadi sorotan sebagian masyarakat.

Widyawati menjelaskan, program ini tidak hanya sekadar screening, tetapi juga mencakup tindak lanjut bagi mereka yang hasilnya menunjukkan kondisi tertentu.

"Kalau hasilnya normal, masyarakat ini akan terima edukasi tentang pola hidup sehat, kemudian tentang pencegahan penyakit. Nah sekarang yang kedua, gimana kalau hasilnya lain gitu kan ya? Nah kalau hasilnya menunjukkan kondisi yang memang ada yang harus ditinjaklanjuti, maka pengobatan akan diberikan di Puskesmas gitu ya. Nah jika diperlukan penanganan lebih lanjut maka akan dilakukan rujukan sesuai dengan program BPJS," ucap Widyawati.

Baca juga:

Menurut Widyawati, bagi masyarakat yang sudah terdaftar dalam BPJS Kesehatan, hasil pemeriksaan ini bisa menjadi langkah awal untuk mendapatkan perawatan yang lebih spesifik. Jika kepesertaan BPJS tidak aktif, pihak puskesmas akan membantu mengaktifkannya kembali.

Sementara bagi yang belum memiliki BPJS, pemerintah mendorong mereka untuk segera mendaftar agar bisa mendapatkan manfaat layanan kesehatan lanjutan.

"Jadi tidak berhenti pada hasil screening saja, tapi ada tindak lanjut. Nah itu, (pasien) yang ikut BPJS sesuai dengan program BPJS, kalau mau ikut mandiri nggak apa-apa," tambah Widyawati.

Selain itu, pemerintah juga telah mengantisipasi kemungkinan ada masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan lebih lanjut, terutama mereka yang tidak memiliki data diri. Beberapa daerah telah melakukan simulasi dan strategi jemput bola agar masyarakat tetap bisa mendapatkan penanganan yang dibutuhkan.

Dengan adanya program ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis, tetapi juga tidak ragu untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan mereka.

"Jangan pernah takut untuk nanti hasilnya seperti apa, tetapi harus diteksi dini supaya tahu kalau ada apa-apa, disembuhkan lebih cepat, maka anda akan menikmati masa-masa hidup ini akan lebih indah bersama keluarga," ucapnya.

Baca juga:

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!