Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur, Komisi III DPR: Hakim Sakit!

"Saya bilang kemarin bahwa ini Hakim sakit. Dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama. Ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas," kata Sahroni

KBR, Jakarta- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, meminta lembaga pengawas peradilan mengawasi putusan vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.

Sahroni menilai ada kejanggalandalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur itu.

"Yang herannya jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara tapi Hakim memutuskan bebas. Nah ini yang saya bilang kemarin bahwa ini Hakim sakit. Dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama. Ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis, (25/7/2024).

Gregorius Ronald Tannur yang merupakan anak anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Edward Tannur, melakukan kekerasan terhadap seorang perempuan hingga berujung kematian.

JPU mendakwa Ronald dengan tuntutan pidana 12 tahun penjara atas tuduhan melakukan perbuatan kejahatan. Namun, Hakim PN Surabaya menyatakan, Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan ataupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

”Sidang telah mempertimbangan dengan saksama dan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa terdakwa bersalah,” demikian isi amar putusan sidang.

Respons Kejagung

Kejaksaan Agung merespons putusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur yang pada Rabu (24/7/2024) membebaskan Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuhan.

Juru Bicara Kejagung Harli Siregar memastikan, jaksa penuntut umum (JPU) akan mengajukan kasasi atas vonis bebas Ronald. Harli menilai putusan hakim tersebut tidak memiliki dasar yang jelas.

"Kami melihat Hakim dalam perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ya. Atau dalil-dalil yang disampaikan oleh jaksa penutut umum tidak dipertimbangkan sepenuhnya oleh majelis. Sehingga Hakim membebaskan terdakwa dalam perkara ini. Sehingga kami melihat bahwa perlu dilakukan upaya hukum ya yang diatur oleh KUHAP dalam menyikapi putusan ini," ujar Harli di Kantor Kejagung, Kamis (25/7/2024).

Komisi Yudisial akan Periksa Hakim

Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) akan melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim PN Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tannur.

"Walau KY tidak bisa menilai suatu putusan, tapi sangat memungkinkan bagi KY menurunkan tim investigasi, serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," kata juru bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata kepada wartawan, Kamis (25/7/2024).

Mukti juga mengakui, vonis yang dijatuhkan PN Surabaya menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di tengah masyarakat.

Baca juga:

- Gregorius Ronald Tannur Divonis Bebas, JPU Ajukan Kasasi