Salah satu pekerja terdampak PHK, Tri mengungkapkan, dirinya sudah bekerja di PT MTG sejak 1997.
Penulis: Ken Fitriani
Editor: Sindu
KBR, Yogyakarta- Nyaris seribu karyawan PT Mataram Tunggal Garmen (MTG) di Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DIY di-PHK.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi setelah pabrik mengalami insiden kebakaran hebat yang menghanguskan 85 persen bangunan beserta isinya 21 Mei lalu.
Komisaris Utama PT MTG, Robby Kusumaharta masih menghitung kerugian yang terjadi akibat kebakaran bersama pihak asuransi.
"Pokoknya yang terpenting pekerja amankan dulu. Kemudian buyer butuh dijaga karena ada komplain juga ke kita," jelasnya.
Robby mengklaim, PHK bersifat sementara. Kata dia, setelah renovasi selesai, pekerja terdampak akan diprioritaskan untuk direkrut kembali.
"Targetnya 6 bulan selesai renovasi. Temporal ini memang dicut, tetapi kemudian dilatih dan masuk lagi," ungkapnya, Senin, 16 Juni 2025.
Kontrak
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Sutiasih menjelaskan, seluruh pekerja yang terkena PHK merupakan karyawan kontrak.
"PT MTG sudah memutus hubungan kerjanya kepada karyawannya, khususnya karyawan kontrak sebanyak 989 orang," ungkapnya.
Menurut Sutiasih, pekerja terdampak juga akan difasilitasi untuk bisa memperoleh pekerjaan di lima perusahaan sejenis. Mulai dari PT Marel Sukses Pratama, PT Hansol Indo, PT Busana Remaja Agracipta, PT Sport Glove Indonesia, dan PT Anggun Kreasi Garmen.
"Untuk hari pertama ini ada dua perusahaan, yakni PT Marel dengan 40 lowongan dan PT Anggun 150 lowongan," ungkapnya.
Sutiasih menjelaskan, perekrutan eks karyawan PT MTG dilakukan lewat program Fasilitasi Seleksi Pekerja (Taksi Pekerja) selama tiga hari di Pendopo Parasamya.
"Dengan harapan para pekerja yang ter-PHK dari PT MTG dapat segera mengakses pekerjaan sehingga meminimalisasi risiko menurunnya tingkat perekonomian dan menurunnya angka pengangguran di wilayah Sleman,” jelasnya.
Faktor Usia
Salah satu pekerja terdampak PHK, Tri mengungkapkan, dirinya sudah bekerja di PT MTG sejak 1997. Meski di-PHK, ia mengaku tidak akan melamar di perusahaan lain karena faktor usia.
"Usia sudah nggak produktif kalau daftar di perusahaan sana sini, tetapi, kalau dipanggil lagi (di PT MTG), ya, masih bersedia. Ini ada pesangon, saya mau belikan kambing," kata perempuan 56 tahun itu.
JHT Pekerja
Seluruh karyawan PT MTG yang di-PHK mendapatkan jaminan hari tua (JHT). Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sleman, Rudi Susanto mengatakan, JHT bukan hanya urusan administratif, melainkan bagian dari misi kemanusiaan dan perlindungan sosial.
Karenanya, pencairan JHT dilakukan dengan sistem jemput bola kepada karyawan terdampak di Kompleks Pemkab Sleman.
"Hari ini sampai tiga hari ke depan, kami menjadwalkan dan mengagendakan pelayanan klaim jemput bola kepada 989 tenaga kerja PT MTG yang mengalami PHK. Angka-angka ini tidak hanya sekadar angka dalam laporan, tetapi bukti hadirnya pemerintah, negara, dan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Rudi di Pendopo Parasamya Kompleks Pemkab Sleman, Senin,(16/6/2025).
Miliaran
Total JHT yang disalurkan kepada karyawan PT MTG mencapai Rp3.905.409.473. Setiap pekerja menerima jumlah JHT yang berbeda, tergantung lama masa kerjanya.
Selain JHT, BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman juga menyiapkan manfaat lanjutan berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja terdampak.
"Kami juga menyiapkan manfaat lanjutan berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan santunan tunai hingga 60 persen dari gaji selama enam bulan. Selain itu, akses ke pelatihan kerja dan lowongan pekerjaan melalui aplikasi Siap Kerja," ujar Rudi.
Upaya Pemkab Sleman
Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa berharap, pencairan JHT dapat meringankan beban hidup eks pekerja PT MTG atau dapat digunakan menjadi modal awal membuka usaha baru pasca-PHK.
"Dengan harapan, ini bisa menjadi, ya, modal atau apalah untuk tenaga kerja agar selama dia berhenti kerja ini bisa untuk mencukupi kebutuhan atau untuk modal usaha beliau," ujar Danang.
Danang menyebut, pascapemberhentian kerja, Pemkab Sleman berusaha menyambungkan para karyawan terdampak dengan perusahaan yang membutuhkan.
"Jadi, kami berusaha dengan Dinas Tenaga Kerja untuk bekerja sama dengan PT-PT yang saat ini membutuhkan tenaga kerja. Terutama yang speknya atau produksinya hampir sama sehingga tidak harus melatih lagi untuk kami titipkan," imbuh Danang.
Angka PHK
Berdasarkan catatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), terdapat lebih dari 40 ribu pekerja telah mengajukan klaim jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) pada tiga bulan pertama 2025.
Ketua Umum APINDO, Shinta W Kamdani menyebut, angka PHK 1 Januari-10 Maret 2025 tercatat 73.992 pekerja. Angka ini didapat APINDO dari data pekerja yang tak lagi terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Sektor tekstil, garmen, dan elektronik, yang selama ini menjadi tulang punggung industri padat karya adalah yang paling terdampak," katanya, Jumat, 13 Juni 2025, seperti dikutip KBR dari Kantor Berita ANTARA, Selasa, 17 Juni 2025.
Namun, angka PHK berdasarkan Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat lebih rendah, yakni 26.455 orang hingga Mei 2025. Terbanyak ada di Jawa Tengah, yaitu 10.695 orang, disusul Jakarta 6.279 orang.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga Februari 2025, pengangguran di Indonesia mencapai 3,67 juta orang. Angka ini naik 83 ribuan dari periode yang sama tahun lalu.
Baca juga:
