UGM Bakal Coret Mahasiswa dari Program Kampus Merdeka yang Terlibat Politik Uang Pemilu

UGM mengancam bakal mencoret mahasiswa dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka jika terlibat praktik politik uang pada Pemilu.

KBR, Yogyakarta - Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengancam bakal mencoret mahasiswa dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) jika terbukti terlibat praktik politik uang pada Pemilu 2024

Hal itu disampaikan Dosen Departmen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Abdul Gaffar Karim pada diskusi bertajuk Peran Nyata Kampus dalam Penentuan Nasib Demokrasi Indonesia di kampus UGM.

"Tapi kalau terkait mahasiswa apalagi mahasiswa yang terlibat dalam pemantauan dalam program ini, yaitu mereka yang memilih menjadi tim sukses dan kemudian merecognizing, kalau mereka terlibat dalam politik uang tentu saja kami akan coret kesertaannya di MBKM, " kata Gaffar, Rabu (7/2/2024).

Menurut Gaffar, pencoretan dari program MBKM terhadap mahasiswa yang terlibat dalam politik uang merupakan standar minimal bahwa pelanggaran hal-hal etik tidak bisa ditolerir.

Gaffar mengakui, praktik politik uang sulit dihindari. Karenanya, Fisipol UGM menggelar program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM) Pemilu Berintegritas dengan tujuan untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilu agar praktik kecurangan, salah satunya politik uang, tidak terjadi.

Baca juga:

• Darurat Politik Uang, Prof Burhanuddin Muhtadi: RI Tertinggi Ketiga Dunia
• Survei SMRC: 44 Persen Warga Akan Terima Politik Uang, Meskipun Tahu Itu Ilegal

Gaffar mengatakan praktik politik uang sangat rawan terjadi menjelang diselenggarakannya Pemilihan Umum 14 Februari mendatang. Umumnya, politik uang terjadi pada pagi hari tepat diselenggarakannya Pemilu.

"Kami akan mengawal 153 mahasiwa kami tidak satupun terlibat di situ. Sangat gampang mencoret mereka yang melanggar etik," paparnya.

Di lain pihak, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Muhammad Najib mengatakan politik uang apalagi di hari penyelenggaraan Pemilu atau umum disebut serangan fajar, potensinya memang sangat masif.

Ia mengakui pengawasan praktik politik uang sulit karena terbatasnya personil Bawaslu.

"Kita ini satu desa satu orang pengawasnya. Memang di TPS ada pengawas TPS tapi dia fokusnya mengawasi persiapan TPS dan pembentukan TPS sehingga memang kita ini butuh didukung oleh masyarakat, " imbuhnya.

Najib mengatakan Bawaslu DIY memiliki peta kerawanan praktik politik uang. Namun praktik politik uang ini tidak bisa diprediksi dengan mudah.

"Jadi ibarat pertempuran, ini ya pertempuran tidak imbang. Meskipun Bawaslu juga punya gerakan dengan Desa Anti Politik Uang. Jumlahnya ada 37 se DIY dan DIY jadi provinsi terdepan program Desa Anti Politik Uang," kata Najib.

Najib menjelaskan, jumlah Desa Antipolitik Uang memang masih tergolong kecil bila dibandingkan total jumlah desa di DIY, yang mencapai 400 desa. Namun demikian, adanya Desa Anti Politik Uang ini merupakan proses awal yang jumlahnya diharapkan semakin bertambah.

"Desa Anti Politik Uang ini adalah cara untuk membangun gerakan masyarakat untuk menolak politik uang. Jadi bergerak dari sisi demandnya diperlemah. Karena bicara politik uang adalah bicara supply and demand," pungkasnya.

Editor: Agus Luqman