Pemerintah Lamban Mengatasi Karhutla?

Total area yang terbakar mencapai 4 ribu hektare atau meningkat tiga kali lipat sejak pertama kali terdeteksi.

KBR, Jakarta- Kebakaran di kawasan Gunung Arjuno, Jawa Timur belum mampu dipadamkan. Kondisi ini sudah berlangsung sepekan lebih.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasuruan Sugeng Hariadi mengatakan, total area yang terbakar mencapai 4 ribu hektare atau meningkat tiga kali lipat sejak pertama kali terdeteksi.

Ia mengakui petugas kesulitan memadamkan api, karena di awal hanya mengandalkan cara-cara manual, lantaran terbatasnya akses ke lokasi.

"Untuk mengirim heli water bombing dan Alhamdulillah sudah terlaksana mulai tanggal 30 kemarin sudah datang dan tanggal 1 sudah mulai operasi sampai sekarang. Operasi itu dilakukan untuk memadamkan api, di samping para relawan, masyarakat peduli api dan petugas-petugas dari Tahura (Taman Hutan Raya) ini melakukan pemadaman secara manual dengan menggunakan kepyok dan sebagainya," kata Sugeng dalam Teropong Bencana, Rabu, (6/9/2023).

Kepala BPBD Pasuruan Sugeng Hariyadi menambahkan, area kebakaran meluas ke wilayah Batu dan Mojokerto, Jawa Timur.

Kata dia, koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur, kepolisian, dan BNPB telah dilakukan guna mempercepat upaya pemadaman.

Karhutla di Sejumlah Daerah

Selain di wilayah Gunung Arjuno, Jawa Timur, karhutla juga terjadi di berbagai daerah di antaranya, area Gunung Sumbing, Wonosobo, Jawa Tengah, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ketapang, Kalimantan Barat, dan Sumatra Selatan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, jumlah titik panas mencapai 3.800-an di seluruh Indonesia per Selasa, 5 September.

Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dibanding tahun lalu. Menteri LHK Siti Nurbaya memperkirakan karhutla masih bakal meluas.

“Saya selalu deg-degan di antara tanggal 6 September sampai 16 September. Pengalaman selama delapan tahun, itu adalah tanggal puncak,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi Kehutanan DPR di Jakarta, Rabu, (6/9/2023).

Menteri LHK Siti Nurbaya menuturkan, pemantauan karhutla dilakukan setiap hari dengan menggunakan sistem.

KLHK juga berwenang menegur hingga menjatuhkan sanksi berupa denda dan penutupan usaha kepada perusahaan konsesi yang terbukti melanggar.

Fenomena El Nino

Maraknya karhulta tahun ini salah satunya dipicu fenomena El Nino yang berkepanjangan. Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi menjadi wilayah-wilayah rawan karhutla.

Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari mengatakan, sejak awal tahun, hingga Agustus, ada 500 kasus karhutla yang terjadi di Indonesia.

Kata dia, BNPB berkomitmen mempercepat upaya pemadaman, salah satunya dengan mengoptimalkan teknologi modifikasi cuaca.

"Dalam 3 tahun terakhir karena dipengaruhi La Nina, itu karhutla tidak begitu signifikan jumlahnya selalu di bawah 200 atau 300. Ini sudah 8 bulan berjalan sudah hampir di 500 kali kejadian karhutla yang terlaporkan, belum yang dilaporkan. Jadi, artinya memang sudah sangat dominan 70 persen kejadian bencana kita didominasi oleh hidrometeorologi kering," ujar Abdul, dalam acara Disaster Briefing: Karhutla, Selasa, (5/9/2023).

Juru bicara BNPB Abdul Muhari memperkirakan karhutla tahun depan bakal lebih parah dibanding tahun ini.

El Nino diprediksi masih berlangsung hingga pertengahan tahun depan. Karenanya, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk berkoordinasi guna mengatasi karhutla.

El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya. Kondisi itu memicu terjadinya kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum.

Lamban

Di lain pihak, anggota Komisi Lingkungan DPR, Slamet mengkritik pemerintah karena lamban memadamkan karhutla.

Ini menunjukkan pemerintah belum punya rencana sistematis. Padahal, ancaman karhutla hebat sudah bisa diprediksi jauh hari sebagai dampak fenomena El Nino.

Ancaman ini tidak tak diimbangi dengan antisipasi jangka pendek yang lebih progresif ketimbang tahun lalu.

"Iya masih ada (pernyataan) tahun kemarin seperti ini. Padahal, pernah suatu saat saya sampaikan, keberhasilan dua tahun yang lalu mengatasi karhutla itu bukan karena sistem yang bagus, tetapi kemarin diuntungkan oleh cuaca kan begitu," kata Slamet saat dihubungi KBR, Rabu, (6/9/2023).

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Slamet menuturkan, ketidaksiapan pemerintah juga terlihat dari minimnya alokasi anggaran penanganan karhutla. Ia meminta KLHK melakukan realokasi anggaran secepatnya.

"Kemarin itu kan kemaraunya kemarau basah 3 tahun ke belakang, makanya karhutla kita turun. Jadi, saya bilang bukan karena hebatnya perencanaan dari KLHK, tetapi lebih kepada rizki dari Allah, rezeki dari Tuhan, gimana iklimnya kemarau basah. Sekarang ini teruji nih," imbuhnya.

Kerugian

Desakan penanganan karhutla juga datang dari Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI. Ketua MPBI Dicky Pelupessy meminta pemerintah mengantisipasi dan menangani penyebab karhutla, khususnya dari faktor non-alam.

"Jadi, apa yang harus kemudian diperkuat itu kan kemudian bagaimana kita mengantisipasi, mencegah, memitigasi gitu ya. Nah mengantisipasi, mencegah, memitigasi yang kita soroti di sini adalah yang faktor non-alamnya. Tetapi, juga pusat juga harus berkoordinasi. Tapi, kemudian di awal-awal ini pusat mengingatkan ke ke daerah bahwa peran mereka itu sangat penting untuk menghindari muncul (titik panas) atau menghindari setelah munculnya (titik panas) jadi besar jadi bertambah," ujar Dicky, kepada KBR, Rabu, (6/9/2023).

Ketua MPBI Dicky Pelupessy menambahkan, karhutla sangat merugikan masyarakat dan negara. Dari sisi kesehatan, kasus infeksi saluran pernapasan atau ISPA melonjak.

Karhutla juga merusak habitat satwa di wilayah kebakaran. Lebih jauh dari sisi ekonomi, karhutla menyebabkan berkurangnya devisa negara karena pariwisata dan kegiatan ekspor produk kayu menjadi terganggu.

Baca juga:

• Angka Kasus Karhutla 2023 Meningkat, BNPB Perkirakan 2024 Lebih Parah

Editor: Sindu