Pemerintah Banyuwangi Ancam Cabut Izin Usaha Jika Gunakan Gas LPG Bersubsidi

"Makanya ini perlu cek dan ricek , perlu inventerisasi, investigasi bersama TPID supaya tidak terdampak kepada Inflasi Daerah"

KBR, Banyuwangi-  Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, melakukan investigasi untuk mengetahui lebih pasti penyebab kelangkaan gas LPG tiga kilogram di daerah tersebut. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, Mujiono, investigasi ini dilakukan menyusul adanya dugaan Penyalahgunaan Gas LPG 3 Kilogram bersubsidi tersebut. Kata dia, ada kabar bahwa banyak unit usaha skala besar gas yang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu tersebut

Kata Mujiono, apabila ditemukan terbukti ada temuan unit usaha skala besar yang menggunakan gas LPG tiga kilogram, TPID Banyuwangi akan langsung memberi tindakakan berupa teguran, hingga yang paling berat yaitu pencabutan izin usaha.

"Jelas digunakan untuk bagi masyarakat yang pendapatanya dibawa rata-rata, kelompok miskin. Tapi kenyataanya masih ada yang kurang tepat. Makanya ini perlu cek dan ricek , perlu inventerisasi, investigasi bersama TPID supaya tidak terdampak kepada Inflasi Daerah di kita. Inflasi Daerah sudah bagus kurang lebih tiga koma sekian persen, plus minus 1,3," Mujiono,  Jumat (28/7/2023) di Banyuwangi

Baca juga:

• Elpiji Subsidi Langka di Jombang, Pembeli Bawa KTP dan KK
• Subsidi Gas 3 Kg Dicabut, YLKI Minta Perketat Pengawasan

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Banyuwangi, Nanin Oktaviantie mengatakan, kelangkaan gas LPG tiga kilogram ini dipicu karena banyak masyarakat katagori mampu beralih menggunakan gas melon. Padahal sebelumnya mereka pengguna gas non subsidi 12 kilogram.

Tidak hanya masyarakat, Nanin menyebut banyak juga industri rumah makan besar yang beralih menggunakan gas LPG tiga Kilogram. Kata Nanin, Dinas tidak bisa melakukan penindakan dan memberi sanksi. Karena menurutnya dinas hanya bersifat pemantauan distribusi dan stok belaka.

Editor: Rony Sitanggang