Mendorong Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen 2024

Jumlah pemilih perempuan 102,58 juta.

KBR, Jakarta- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkomitmen mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di Pemilu 2024.

Sebab menurut Plt. Sekretaris Kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu, keterwakilan perempuan masih terbelenggu sistem budaya dan adat, dan belum sepenuhnya memenuhi partisipasi di segala bidang, salah satunya politik.

"Politik yang nondiskriminatif akan membuka ruang adanya keberagaman dalam keterwakilan politik baik terkait suku agama ras jenis kelamin dan lain-lain Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi besar di dunia sudah sepatutnya meningkatkan ruang partisipasi dan representasi politik perempuan agar terfasilitasi dengan baik," ujar Titi Eko dalam sambutannya mewakili Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Seminar Nasional 'Perempuan Indonesia untuk Parlemen & Dukung Keterwakilan Perempuan di Parlemen', Selasa, (23/1/2024).

Plt. Sekretaris Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu menyatakan keterlibatan perempuan dalam politik berdampak pada kebijakan yang lahir dengan pendekatan humanis.

Titi menyebut partisipasi perempuan dalam pemilu bukan sekadar angka. Salah satu bukti nyata dampaknya adalah dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Ia berharap, momentum Pemilu 2024 dapat menggugah kesadaran bersama untuk mewujudkan peningkatan peran perempuan di parlemen. Karena itu, Kementerian PPPA meluncurkan kampanye digital untuk mendukung keterwakilan perempuan di parlemen dengan hastag atau tanda pagar #2024dukungketerwakilanperempuan.

"Mari bersama-sama kita meneguhkan komitmen untuk mewujudkan parlemen yang lebih baik dengan mendukung keterwakilan perempuan calon legislatif yang berkualitas," kata Titi.

Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204,81 juta jiwa. Rinciannya, jumlah pemilih perempuan 102,58 juta, dan 102,21 juta laki-laki.

Pada Pemilu 2019, anggota DPR RI perempuan hanya 20.8 persen atau 120 anggota perempuan dari 575 anggota DPR. Padahal, sesuai UU Pemilu, keterwakilan perempuan minimal 30 persen.

Baca juga:

• Pemilih Perempuan Belum Tentu Pilih Perempuan saat Pemilu

Editor: Sindu