Layanan Penyelenggaraan Haji 1445 H Dinilai Belum Optimal

Masalah itu meliputi berbagai sektor. Dari fasilitas transportasi, konsumsi, hingga banyak jemaah haji belum mendapat kartu nusuk.

KBR, Jakarta- Jemaah calon haji Indonesia saat ini sedang bersiap menghadapi kegiatan puncak haji yang akan dimulai Sabtu, besok. Puncak ibadah haji dilaksanakan di Armuzna, yakni Arafah, Muzdalifah dan Mina.

Tim Pengawas Haji dari DPR RI masih menemukan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah.

Anggota Timwas Haji dari Komisi Agama DPR RI, Iskan Qolba Lubis menyebut masalah itu meliputi berbagai sektor. Dari fasilitas transportasi, konsumsi, hingga banyak jemaah haji belum mendapat kartu nusuk.

"Mungkin yang harus kita perbaiki adalah kita dulu dari Indonesia. Misalnya di Malaysia itu dia menyewakan (pelayanan) masyair itu 3 tahun sekaligus. Kita (Indonesia) kan sering menyewa mendadak. Jadi harus disewa tiga tahun dan kita buat perjanjian yang rinci dan standar yang rinci. Jadi jadi kalau umpamanya penempatan di Arafah penempatannya sekian (jumlah jemaah haji), berapa sih yang cocok fasilitasnya. Bagaimana perjanjiannya, bagaimana kontrolnya jadi harus memorandum jangka panjang tapi rinci," ujar iskan kepada KBR, Jumat (14/6/2024).

Anggota Tim Pengawas Haji dari Komisi Agama DPR RI, Iskan Qolba Lubis juga menyoroti kurangnya fasilitas untuk jemaah haji di Arafah dan Mina. Padahal, kuota jemaah calon haji tahun ini bertambah 20 ribu dibanding tahun lalu.

Kartu Nusuk

Sebanyak 15 ribu jemaah calon haji Indonesia dikabarkan belum mengantongi kartu Nusuk Haji. Kartu pintar Nusuk ini berfungsi sebagai identitas jemaah dan wajib dibawa setiap jemaah calon haji kemanapun di Arab Saudi. Kartu pintar ini juga menjadi kartu akses masuk bagi jemaah ke Armuzna.

Dikutip dari ANTARA, Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad mengimbau para jemaah calon haji Indonesia yang masih menunggu penerbitan kartu Nusuk agar menunjukkan salinan visa haji kepada petugas. Dia memastikan, pihaknya juga telah mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Arab Saudi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri, Andi Rachmianto berharap otoritas di Arab Saudi tidak mempersulit jemaah yang masih menunggu penerbitan kartu Nusuk selama menjalani ibadah.

Baca juga:

• Angkutan Haji Terlambat, Kemenhub Tegur Garuda Indonesia
• Cuaca Panas, Jemaah Haji Lansia Diminta Hindari Aktifitas di Luar Ruangan

Transportasi 

Sebelumnya, fasilitas transportasi jemaah haji Indonesia juga menuai sorotan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegur PT Garuda Indonesia terkait layanan haji 2024.

Menteri Budi menyerukan Garuda Indonesia segera memperbaiki sejumlah keluhan dan masukan terkait pelayanan penyelenggaraan angkutan haji tahun ini. Antara lain soal ketepatan waktu perjalanan pesawat.

"Jadi, kita memang melihat bahwa apa yang kita lakukan adalah teguran tapi teguran keras. Bahwa nanti kalau tidak dilakukan bukan tidak mungkin disanksi, harapan kita tidak ada sanksi. Yang kita inginkan adalah mereka melakukan sesuatu perbaikan berkaitan dengan terutama angkutan haji," kata Budi, Sabtu, (25/5/2024).

Kemenhub mengirim surat teguran kepada PT Garuda Indonesia atas Angkutan Penerbangan Haji 17 Mei 2024, dan tidak beroperasinya beberapa pesawat terbang angkutan haji tahun ini. Sejumlah pesawat diduga mengalami masalah teknis, sehingga mengganggu jadwal keberangkatan jemaah di beberapa embarkasi.

Tak hanya transportasi udara, kurangnya pelayanan jemaah haji juga terjadi di fasilitas bus jemaah haji. Dari 514 bus yang disiapkan, hanya ada 20 bus yang ramah lansia. Padahal, total jemaah haji lansia tahun ini mencapai 40 ribu jemaah.