KPU Janji Laksanakan Putusan MA Keterwakilan Perempuan

"Kami masih menunggu salinan putusan tersebut untuk kami lakukan kajian lebih mendalam lagi. "

KBR, Jakarta- Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjanji akan melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penghitungan bakal calon legislatif perempuan. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan aturan penghitungan pembulatan desimal keterwakilan perempuan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu.

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, lembaganya masih menunggu salinan putusan untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Sampai siang ini sampai saat ini, KPU belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung dengan nomor 24P/HUM/2023. Jadi kami masih menunggu salinan putusan tersebut untuk kami lakukan kajian lebih mendalam lagi. Dan kami berkomitmen untuk melaksanakan prinsip berkepastian hukum," kata Idham saat dihubungi KBR, Rabu (30/8/2023).

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, lembaganya belum bisa merespons detail putusan tersebut. Termasuk kemungkinan putusan itu akan berdampak pada daftar calon sementara (DCS) dan tahapan pemilu.

Gugatan penghitungan keterwakilan bakal caleg perempuan diajukan oleh sejumlah pihak, salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca juga:

• Pemilu 2024, Pesta Demokrasi atau Pesta Korupsi?
• DKPP akan Tindak Lanjuti Aduan Bawaslu terkait Silon

Sebelumnya Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penghitungan keterwakilan bakal caleg perempuan diajukan oleh sejumlah pihak, salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Gugatan dilakukan terhadap  PKPU Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 ayat 2 terkait perhitungan pembulatan jumlah keterwakilan perempuan. Perludem menilai PKPU tersebut dianggap mendiskriminasi keterwakilan perempuan di parlemen.

Aturan tersebut menyebutkan dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan. Maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah. Sedangkan apabila 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

Editor: Rony Sitanggang