Ketua Umum PP Muhammadiyah Sebut Alasan Ikut Kelola Tambang

Lebih-lebih PP Muhammadiyah memiliki banyak tenaga ahli di bidang pertambangan.

KBR, Rembang – Ada dua faktor utama yang membuat Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang.

Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, butuh waktu dan kajian hingga berbulan-bulan sampai akhirnya tawaran tadi diterima.

“Tidak gampang untuk ya dan tidak, kami punya filosofi, kamu jangan bertindak tanpa ilmu,” tandas Haedar saat berkunjung ke lokasi pabrik gula di Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Senin (12/8/2024).

Haedar menyatakan, tambang yang nantinya dikelola bisa digunakan untuk semakin memberdayakan masyarakat sekitar. Lebih-lebih PP Muhammadiyah memiliki banyak tenaga ahli di bidang pertambangan.

“Ada dosen-dosen lulusan luar negeri di bidang pertambangan. Kami juga punya 12 SMK tambang. Kami juga punya kader-kader pengusaha tambang,” ungkapnya.

Selain itu, Muhammadiyah ingin mewujudkan pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan.

“Soal kemudian kita melangkah ada salahnya, enggak apa-apa. Ilmu kita ini ijtihad, kalau salah pahalanya satu, kalau benmar pahalanya dua, yang penting niatnya tidak untuk merusak. Termasuk kami juga ingin berperan dalam pengembangan pertanian tebu, karena ingin meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan swasembada gula,” beber Haedar.

Ia menyebut keputusan itu selaras dengan pandangan Muhammadiyah, yakni Islam berkemajuan.

“Dengan konsep ikhsan, perbuatan yang utama. Kalau berbuat, harus yang terbaik, jangan asal-asalan. Kalau orang lain berbuat buruk pada kita, jangan dibalas dengan keburukan, bila perlu dibalas dengan kebaikan, itu ikhsan. Memang tidak mudah,” imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah menawarkan izin usaha pertambangan (IUP) batubara kepada Muhammadiyah. Ada empat lokasi IUP tersebut di Kalimantan Timur.

Baca juga:

• Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Kader Internal Protes
• Konsesi Tambang: Angkatan Muda Muhammadiyah Tolak Putusan PP Muhammadiyah