Kelompok NII Ikut Menggalang Dana untuk Ponpes Al Zaytun

Ponpes Al Zaytun memiliki anggaran miliaran hingga triliunan rupiah.

KBR, Bandung- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut anggota Negara Islam Indonesia (NII) ikut menggalang dana untuk Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Indramayu.

Informasi itu ia dapat dari keterangan 31 orang pejabat NII yang kembali bersumpah setia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akhir pekan lalu.

Kata dia, dari hasil penggalangan dana tersebut, Ponpes Al Zaytun memiliki anggaran miliaran hingga triliunan rupiah.

"Mereka memberikan testimoni apa adanya memang NII masih nyata dalam versi mereka polanya adalah pengumpulan dana. Makanya jangan kaget kalau Al Zaytun punya anggaran miliran sampai belasan triliun dan aset di mana-mana. Mereka menyesali dan mereka akan mengajak struktur-struktur lainnya untuk melakukan hal yang sama," ujar Ridwan Kamil dalam keterangan persnya, Bandung, Selasa, 29 Agustus 2023.

Ridwan Kamil menyebut, sudah ada 15 orang yang mengaku anggota NII ingin berikrar setia kembali kepada NKRI dan telah menghubungi nomor telepon yang telah diumumkan pemprov.

Ridwan Kamil mengaku tidak ada paksaan terhadap anggota NII untuk bersumpah kembali ke NKRI.

"Tidak ada paksaan, mereka sukarela melakukannya. Tapi, saya tidak bisa bukakan identitasnya karena mereka nanti akan mengalami masalah sosial kalau dibukakan," kata Ridwan Kamil.

Dipantau Khusus

Kata dia, anggota NII yang telah kembali ke NKRI, akan dipantau khusus oleh Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Badan Kesatuan, Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat.

Ridwan menjelaskan, Ponpes Al Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang terindikasi terafiliasi dengan kelompok NII. Panji diduga memerintahkan anggotanya menggalang dana untuk menjalankan ideologinya.

"Masih banyak (anggota NII). Kan, markasnya di situ (Al Zaytun) Panji Gumilangnya yang memerintahkan pengumpulan dana. Makanya dananya triliunan, dia baiat hartanya habis untuk perjuangan mereka," ucap Ridwan Kamil.

Banyak anggota NII yang terafiliasi dengan Ponpes Al Zaytun keluar dan kembali bergabung dengan NKRI. Situasi itu terjadi diduga lantaran mereka mengetahui ada sejumlah perintah dari pimpinan Ponpes Al Zaytun yang tak sejalan dengan ajaran agama.

Kini, Panji Gumilang dituntut secara hukum atas dugaan pelecehan agama, korupsi dan pencucian uang.

NII dan Ponpes Al Zaytun

NII KW 9 adalah salah satu kelompok yang mengeklaim sebagai penerus dari Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

NII KW 9 merupakan sebuah gerakan separatis yang berusaha mendirikan negara Islam di Indonesia pada 1949-1962.

Mencuplik laman intisari.grid.id, NII KW 9 dipimpin Abu Toto, yang lebih dikenal dengan nama Panji Gumilang, pendiri dan pemimpin dari Ponpes Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat.

Ponpes Al Zaytun adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang didirikan pada 1990 dan memiliki luas lahan sekitar 1.400 hektare.

Ponpes ini menawarkan pendidikan formal dan nonformal, serta berbagai fasilitas seperti masjid, perpustakaan, museum, lapangan olahraga, dan lain-lain. Al Zaytun juga dikenal sebagai salah satu ponpes terbesar dan termodern di Indonesia.

Di balik semua hal tersebut, Ponpes Al Zaytun dan Panji Gumilang sering dituduh menyebarkan ajaran sesat dan terafiliasi dengan NII KW 9.

Kontroversi

Pada pertengahan 2023, Ponpes Al Zaytun menjadi sorotan publik setelah ada unjuk rasa dari massa yang menuntut lembaga tersebut dibubarkan. Mereka juga mendesak aparat menangkap Panji Gumilang karena diduga melakukan penyimpangan terhadap agama Islam.

Ponpes Al Zaytun dan Panji Gumilang selalu membantah tuduhan-tuduhan tersebut dan mengeklaim mereka adalah warga negara Indonesia taat hukum dan berpegang pada ajaran Islam murni.

Lembaga pendidikan yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, itu kembali menjadi sorotan akibat pernyataan Panji Gumilang, tata cara ibadah, hingga dugaan terafiliasi dengan gerakan bawah tanah NII.

Hukum dan Pendidikan

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini penanganan masalah di Ponpes Al Zaytun dilakukan dari sisi hukum dan pendidikan.

"Karena itu, Al Zaytun akan kita lihat akan seperti apa. Tapi, yang jelas nasib dari para santri akan diselamatkan, terutama masa depan studinya," kata Muhadjir saat ditemui usai salat Iduladha di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta pada Rabu, (28/6/2023).

Muhadjir memastikan para santri di Pontren Al Zaytun bisa tetap melanjutkan pendidikan jika sewaktu-waktu penindakan hukum dilakukan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di Al Zaytun. 

Dia juga menyebut kehidupan di Al Zaytun tak seperti lembaga pendidikan pada umumnya melainkan seperti komune.

Baca juga:

• Puluhan Eks Pimpinan NII Bersumpah Setia ke NKRI

Editor: Sindu