Jabar Bersiap Laksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

"Masih koordinasi tapi direncanakan 3 Februari 2025. Nah teknisnya kurang lebih disesuaikan dengan KTP (tanggal kelahiran) dengan Puskesmasnya."

KBR, Jakarta- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memulai program pemeriksaan kesehatan gratis (Medical Check-Up/MCU) pada 3 Februari 2025. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyatakan masyarakat hanya perlu mendatangi Puskesmas terdekat.

"Masih koordinasi tapi direncanakan 3 Februari 2025. Nah teknisnya kurang lebih disesuaikan dengan KTP (tanggal kelahiran) dengan Puskesmasnya. Jadi kalau warga di sekitar Gedung Sate ya di puskesmas yang ada di kelurahan itu karena ada beberapa item yang sangat banyak. Bahkan kalau usia 40-59 tahun itu itemnya banyak sekali," ujar Bey dalam siaran medianya, Bandung, Jumat (10/1/2025).

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan akan memanfaatkan anggaran dari APBN sebesar Rp31 triliun yang telah disiapkan untuk program MCU secara nasional.

Deteksi dini

Deteksi dini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan tujuan utama program ini adalah mendeteksi dini potensi masalah kesehatan masyarakat guna mencegah peningkatan jumlah pasien rawat inap di rumah sakit.

"Pemeriksaan kesehatan gratis harus kita lakukan agar memastikan kita bisa mendeteksi secara lebih dini, kalau ada kondisi kesehatan yang menurun dari masyarakat kita. Kondisi kesehatan yang menurun ini harus bisa ditangani cepat, sehingga bisa menghindari masyarakat harus dirawat di rumah sakit," jelas Budi dalam upacara Hari Kesehatan Nasional di kantor Kemenkes, Jakarta, Selasa, (12/11/2024).

Baca juga:

• Virus HMPV Masuk RI, Aturan Naik Kereta Api Berubah?

Program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu dari tiga quick win Presiden Prabowo di bidang kesehatan, akan memeriksa kadar gula darah, kolesterol, tekanan darah, risiko kanker untuk lansia, serta hipotiroid dan G6PD pada bayi.

Kemenkes mengalokasikan Rp1,7 triliun dari tambahan anggaran Rp13 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ini secara bertahap. 

Rancangan Matang

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah memastikan program ini dirancang dengan matang. Ketua Umum Terpilih PB IDI, Slamet Budiarto, menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM), fasilitas kesehatan, dan anggaran pendukung agar program tidak menjadi gimik semata.

"Intinya bahwa agar skrining kesehatan direncanakan dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Baik SDM, anggaran, maupun faskesnya, serta penunjangnya. Setelah itu siap diumumkan. Ini belum siap sudah diumukan. Jangan sampai skrining ini hanya gimmick saja, harus jelas," kata Slamet kepada KBR, Minggu, (10/11/2024).

Slamet juga menekankan perlunya kejelasan terkait model skrining yang akan dilaksanakan, mengingat beberapa bentuk pemeriksaan kesehatan sudah rutin dilakukan sebelumnya.

Baca juga:

• Menkes Sebut Anak-Anak yang Terinfeksi HMPV Sudah Sembuh