Dengarkan

KBR, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) menerapkan larangan praktik persalinan oleh dukun beranak yang jumlahnya mencapai yakni 64 orang.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dyah Muryani, larangan itu dkeluarkan karena dukun beranak dianggap tidak memiliki kompetensi dalam menanggani ibu hamil dalam proses kehamilan.

Selain itu, kata Dyah, dukun beranak juga  tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan lahir yang akan digunakan sebagai akta kelahiran

Kendati begitu lanjut Dyah, meski tidak lagi melakukan pratik persalinan, namun dukun beranak tetap menjadi mitra tenaga kesehatan dalam menangani proses kelahiran. Misalnya kata Dyah, dukun beranak bisa memberikan motivasi kepada ibu hamil agar tidak takut dalam melakukan proses kelahiran. Termasuk juga menjadi asisten tenaga kesehatan seperti menyiapkan air hangat dan sebagainya.

"Kalau dulu waktu saya (bertugas) di Puskesmas ya kita kumpulkan (dukun beranak) dua bulan sekali mereka akan menyampaikan apa permasalahannya, terus kita bina yang boleh dikerjakan itu sampai titik ini, titik yang ini jangan.  Sampai titik sebelum melahirkan dimotivasi, mungkin dalam kandungannya. Tapi kalau melahirkan itu tugasnya bidan, dokter, sama puskesmas dan rumah sakt," kata Dyah Muryani, Jumat (12/9).

Dyah Muryani menambahkan, larangan dukun beranak melakukan praktik persalinan untuk mencegah dan menekan kematian ibu hamil saat proses persalinan.

Pasalnya, angka kematian ibu saat proses kelahiran cukup tinggi di Kota Balikpapan cukup tinggi. Tahun lalu ada 9 ibu hamil yang meninggal saat proses kelahiran dan tahun ini meningkat. Hingga kini sudah ada 10 ibu hamil yang meninggal saat proses persalinan.

Dari puluhan jumlah dukun beranak di Kota Balikpapan, dua diantaranya laki-laki berusia lanjut dan sebelumnya sudah melakukan proses persalinan hingga puluhan tahun.

Editor: Anto Sidharta