NASIONAL

Bappenas: Indonesia Bakal Mengalami Kelangkaan Air pada 2050

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut, masalah utama ketersediaan air bersih nasional justru berasal dari kebijakan yang dibuat pemerintah.

AUTHOR / Hoirunnisa, Astry Yuana Sari

Bappenas: Indonesia Bakal Mengalami Kelangkaan Air pada 2050
Ilustrasi krisis air bersih.

KBR, Jakarta- Indonesia akan mengalami water stress atau kelangkaan air pada 2050. Ancaman itu diungkapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam media briefing tentang Forum Air Dunia atau World Water Forum (WWF) ke-10, di kantor PBB Jakarta, hari ini.

Dengan adanya ancaman tersebut, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas, Medrilzam menilai perlunya semua pemangku kebijakan memberi perhatian lebih soal air.

"Tapi, yang harus dilihat bagaimana kita bisa menyediakan air tadi secara cukup secara kuantitas, cukup baik secara kualitas. Dan itu perlu melibatkan banyak hal tidak hanya aspek fisik, tapi sosialnya, juga termasuk ekonomi global. Kenapa sekarang Indonesia mengangkat isu ini menjadi sangat-sangat penting, jadi ini yang sekarang bisa menjadi konsen kita karena kebutuhan air yang sumbernya hanya sedikit sekali, kebutuhannya makin lama makin besar," ujar Medrilzam kepada wartawan dalam media background briefing tentang WWF, Kamis, (16/5/2024).

Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas, Medrilzam mengungkapkan dalam agenda World Water Forum ke-10 di Bali, pemerintah akan mengutamakan isu konservasi air.

Kata dia, target Indonesia dalam WWF ke-10, adalah pengembangan dan konservasi air bersih untuk konsumsi dan sanitasi di pulau-pulau kecil di tanah air.

Medrilzam mengungkapkan fresh water atau air bersih di Indonesia hanya sekitar 2,5 persen yang dapat digunakan dan dimanfaatkan.

Ia memperkirakan bagian Jawa, Bali dan sebagian Aceh akan mengalami water stress lebih tinggi dari wilayah lain. Belum lagi kata dia, 99 persen bencana yang hadir di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi basah yang erat kaitannya dengan air.

"Dan ini sudah di kita rasakan sekarang. Banyak warga mengambil air dari sungai untuk mencuci," kata Medrilzam.

World Water Forum ke-10 akan digelar di Bali, 18-25 Mei 2024. Pemerintah mengusung tema: “Water for Shared Prosperity”.

Ada enam sub-tema yang akan dibahas, yaitu water security & prosperity, water for humans & nature, disaster risk reduction & management. Kemudian governance, cooperation & hydro-diplomacy, sustainable water finance, dan knowledge & Innovation.

Masalah Air Berasal dari Kebijakan Pemerintah

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut, masalah utama ketersediaan air bersih nasional justru berasal dari kebijakan yang dibuat pemerintah.

Menurut Manajer Kampanye Walhi, Rere Christianto, pemerintah kerap memberikan izin eksplorasi yang mengancam ketahanan air. Semisal penambangan di kawasan hutan ekologis yang tinggi resapan air.

"Misalnya sekarang pemerintah kencang sekali menggenjot produksi nikel. Kami menghitung dari pemberian total izin pertambangan nikel di Indonesia dari sekitar 1 juta konsesi pertambangan nikel di Indonesia 700.000 hektar di antaranya itu ada di dalam kawasan hutan. Jadi 70% dari pemberian izin pertambangan nikel itu ada di dalam kawasan hutan, yang punya nilai penting ekologis di dalam siklus air kita, karena hutan juga berfungsi sebagai kawasan resapan dan sebetulnya penyangga dari kebencanaan," kata Rere kepada KBR, Rabu, (8/5).

Manajer Kampanye Walhi, Rere Christianto menambahkan, untuk mengatasi persoalan ketahanan air, pemerintah perlu menghentikan praktik pemberian izin tambang yang serampangan.

Kata dia, upaya pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih seperti waduk atau bendungan juga tidak terlalu menjawab permasalahan utama.

Akses Air

Pemerintah Indonesia menargetkan 100% akses air minum layak, dan 15% akses air minum aman pada periode 2020-2024. Sebab pada 2020, akses kualitas air minum aman hanya sebesar 11,9%, dan 40,8% masyarakat menggunakan sarana air minum dari air tanah.

Selain itu, Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, ada sekitar 26% rumah tangga tidak memiliki akses air minum layak.

Baca juga:

Editor: Sindu

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!