Amankan Pemilu, Pemprov Jabar Awasi Masa Kampanye

Pengamanan kontestasi politik itu akan melibatkan polisi, tentara, hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

KBR, Bandung- Pemerintah Jawa Barat memprioritaskan pengamanan pada dua tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yaitu masa kampanye dan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, pengamanan kontestasi politik itu akan melibatkan polisi, tentara, Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Bey optimistis pengamanan seluruh tahapan Pemilu 2024 akan terlaksana dengan damai, tertib, dan tanpa kendala berarti.

"Pertama masyarakat harus melakukan pengecekan tentang DPT, apakah sudah terdaftar atau belum? Itu tentunya paling penting jangan sampai ada masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tapi belum terdaftar, pertama itu. Kedua tentunya pada saat kampanye, (tapi,red) kami yakin semua peserta kampanye baik legislatif, capres, cawapres akan mengikuti aturan yang telah berlaku," ujar Bey usai mengikuti latihan Gabungan Pengamanan Pemilu 2024 di Bandung, Kamis, (12/10/2023).

Baca juga:

• Polri Paparkan Potensi Masalah Keamanan di 2024
• Polri Identifikasi Potensi Kerawanan Pemilu 2024

Bey menambahkan, prioritas pengamanan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 ditujukan di seluruh daerah di Jawa Barat. Artinya, sebanyak 23 kabupaten dan kota mendapatkan pengawalan ketat oleh tim gabungan pengamanan Pemilu 2024 yang dipimpin oleh Kepolisian Jawa Barat.

"Prioritas keamanan selama Pemilu 2024 semua daerah menjadi prioritasnya. Tidak ada pembedanya antara satu daerah dengan daerah lainnya," kata Bey.

Lebih jauh Bey menegaskan terhadap seluruh peserta pemilu dan pendukungnya untuk taat dan patuh peraturan pemilu. Ia menekankan akan menindak tegas terhadap pihak yang berbuat onar saat tidak terima dengan hasil pemilu. Meski begitu, ia memastikan tidak menutup ruang bagi pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinyadi publik.

"Kan dalam tahapan Pemilu itu ada saksi-saksi tapi terlepas daripada itu, kita kan negara demokrasi itu kan hak mereka. Seperti dalam simulasi tadi mohon tidak anarkis dan sebagainya," pungkasnya.

Editor: Muthia Kusuma