Ada Penolakan saat Bupati Deyai Dilantik

Aparat Kepolisian Jayapura, Papua, membubarkan massa yang hendak berunjuk rasa di Kantor Gubernur Papua, Selasa siang (20/8). Puluhan orang yang berasal dari Kabupaten Deyai itu berencana ingin menyampaikan aspirasi ke gubernur Papua.

KBR68H, Jayapura – Aparat Kepolisian Jayapura, Papua, membubarkan massa yang hendak berunjuk rasa di Kantor Gubernur Papua, Selasa siang (20/8). Puluhan orang yang berasal dari Kabupaten Deyai itu berencana ingin menyampaikan aspirasi ke gubernur Papua.

Mereka meminta agar gubernur membatalkan pelantikan terhadap Dance Takimai-Agustinus Pigome sebagai bupati-wakil bupati terpilih Kabupaten Deyai periode 2013 -2018 yang tengah berlangsung di Sasana Krida Dok II Jayapura. Alasannya, karena proses hukum terkait sengketa administrasi dalam pemilukada masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Perwakilan massa, Petrus menuturkan, kehadiran mereka bukan untuk menghalangi proses pelantikan. Melainkan hanya untuk menyampaikan beberapa keberatan atas proses pemilukada. Sebab hingga saat ini proses hukum masih berlanjut di PTUN dan belum ada kepastian hukummnya.

“Kehadiran kami bukan untuk membatasi jadwal gubernur untuk melantik pemimpin kami. Tapi kehadiran kami itu yang kami mau jalan proses hukum itu yang akan kami tempuh. Kami mau sampaikan bahwa Bapak gubernur hari ini kami setuju, Bapak lantik tapi keberatan keberatan kami itu yang akan kami sampaikan barangkali tidak sampai sepuluh menit,” ungkap Petrus.

Petrus juga memohon agar gubernur bisa meninjau kembali dokumen administrasi pelantikan. Sebab menurutnya penuh dengan pemalsuan. Selain itu diminta pula agar proses pelantikan dikembalikan ke Kabupaten Deyai dan bukan dilaksanakan di Jayapura.

Sementara itu Kepala Kepolisia Resort Kota Jayapura, Alfred Papare yang langsung menemui massa menegaskan, aksi mereka tersebut tidak mengantongi izin dan dikhawatirkan akan mengganggu prosesi jalannya pelantikan. Sehingga dia meminta massa untuk menyampaikan aspirasi ke DPR Papua. Proses negosiasi berjalan alot, hingga akhirnya massa pun setuju untuk menyampaikan aspirasi mereka ke DPR Papua.

“Kegiatan ini tidak ada pemberitahuan ke kita, dan mengapa kalau mau menyampaikan aspirasi kenapa tidak jauh hari sebelumnya justru harus bertepatan dengan pelantikan. Secara tegas kami melarang Anda untuk berunjuk rasa di acara pelantikan dan silahkan ke DPRP untuk sampaikan aspirasi Anda,” tegas Alfred.

Proses pemilukada kabupaten Deyai terkatung katung selama 2,5 tahun dengan tiga kali pemilihan ulang. Pelantikan sendiri mengalami penundaan selama tiga kali sejak tanggal 5 Agustus, 10 Agustus hingga 14 Agustus. Dance Takimai dan Agustinus Pigome diusung oleh partai PDI P berkoalisi dengan sejumlah partai kecil. (Andi Iriani)

Editor: Anto Sdiharta