Meski muncul sejumlah aksi penolakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan akan tetap mendukung rencana penutupan lokalisasi Dolly, seperti yang digagas Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Penulis: Adhar Muttaqin
Editor:
KBR, Trenggalek – Meski muncul sejumlah aksi penolakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan akan tetap mendukung rencana penutupan lokalisasi Dolly, seperti yang digagas Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan, penutupan tempat prostitusi tersebut adalah keputusan tepat dan sejalan dengan program dari Pemerintah Provionsi Jawa Timur. Sementara itu untuk mencegah para para pekerja seks komersial (PSK) beroperasi di kota asalnya, gubernur meminta pemerintah kabupaten dan kota mengawasi dan memberikan pembinaan lanjutan.
"(Penutupan Dolly) jalan terus, untuk mengantisipasi agar tidak beroperasi di daerah lain, setelah kami didik kemudian diinformasikan ke pak bupati (di masing-masing daerah). Artinya jangan Dolly lagi," kata Soekarwo.
Soekarwo menambahkan, untuk mendukung penutupan tersebut, Pemprov Jatim telah menyiapkan anggaran dana serta sejumlah program pembinaan terhadap para PSK maupun mucikari. Dengan pembinaan itu, ia berharap mereka memiliki bekal untuk memulai hidup baru.
Sesuai dengan rencana pada pertengahan Juni ini, Pemerintah Kota Surabaya akan menutup lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Sejumlah pro dan kontra mewarnai rencana penutupan itu.
Editor: Anto Sidharta
