YPKKI: Tes Cepat Antigen Seharusnya Gratis

Tarif tes antigen yang ditetapkan pemerintah terlalu mahal.

KBR, Jakarta- Kementerian Kesehatan mematok harga batas atas tes cepat antigen sebesar Rp250 ribu untuk Pulau Jawa, dan Rp275 ribu untuk luar Pulau Jawa. Penetapan harga itu dilakukan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jumat (18/12). 

Kedua lembaga ini mengklaim penetapan batas tarif tertinggi Rapid Test Antigen-Swab telah melalui pertimbangan matang semua komponen, semisal komponen biaya medis.

Tes cepat antigen ini diwajibkan bagi warga yang bepergian menggunakan kereta api, pesawat, transportasi darat dan laut. Kebijakan itu disampaikan Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19, Luhut Binsar Panjaitan, untuk mencegah penularan virus korona saat libur Natal dan Tahun Baru 2021. 

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Darmadi mengatakan kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, salah satunya dampak dari masa libur panjang. Ia mencontohkan saat libur Idul Fitri, kenaikan mencapai 69-93 persen.

Namun, menurut Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta, tarif tes antigen yang ditetapkan pemerintah, terlalu mahal. 

Apalagi tes tersebut digunakan sebagai syarat bagi masyarakat yang hendak bepergian menggunakan transportasi umum seperti kereta dan pesawat.

Menurut Marius, seharusnya syarat tes itu digratiskan bagi penumpang yang hendak bepergian. Alasannya, karena pemerintah tidak bisa menjamin penumpang yang dites tidak akan tertular Covid-19 saat di perjalanan. Tes semacam itu menurut Marius, tepatnya digunakan untuk keperluan laboratorium guna mendiagnosis pasien.

Berikut wawancara jurnalis KBR Wahyu Setiawan dengan Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta:

KBR: Menurut Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, bagaimana tentang penetapan tarif tes cepat antigen?

YPKKI: "Jadi bukan dari harganya. Dan manfaatnya juga nggak ada itu. Jadi habis periksa antigen, dia jalan, terus bisa saja nanti ketularan Covid-19. Jadi tidak ada jaminan orang yang non-reaktif, sampai di daerah tujuan itu ternyata benar-benar non-reaktif. Bisa saja sampai di daerah tujuan positif, bisa. Jadi bukan dari harganya, tapi kegunaan atau manfaatnya. Atau bahasa kedokteran efektivitasnya," tuturnya, Kamis (24/12).

KBR: Andaikata ini salah satu cara untuk screening. Penumpang yang akan naik kereta api langsung dites di situ dengan harga segitu. Artinya apakah itu cukup pantas dengan manfaat dan harganya?

YPKKI: "Sangat terlalu mahal. Saya bisa katakan itu karena saya dulu hampir 10 tahun masuk tim harga obat generik di Kemenkes. Saya tahulah hitung-hitungannya itu."

KBR: Kenapa Pak Marius menyebut bahwa harga itu terlalu mahal?

YPKKI: "Terlalu mahal, sangat mahal itu. Coba saja contohnya begini. Naik kereta api Rp260 ribu, rapid test antigennya Rp250 ribu. Itu kan sangat memberatkan kan. Jadi kalau berdampak ada gunanya sih enggak masalah. Ini kan tidak ada manfaatnya. Sekarang kalau pemerintah membuat begitu, harusnya pemerintah juga berani memberikan jaminan kalau sampai daerah itu ternyata kalau di sini negatif, di daerah tujuan betul-betul non-reaktif. Nah itu yang perlu. Karena di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, di situ disebutkan ada jaminan keamanan, keselamatan. Dan konsumen juga punya hak untuk memilih dan terus terang konsumen juga bisa menggugat. Jadi bisa mendapatkan tuntutan ganti rugi denda maksimal Rp2 miliar, pidana kurungan 5 tahun."

KBR: PT KAI itu menetapkan atau membuka layanan rapid test antigen di sejumlah stasiun dengan harga Rp105 ribu, lebih rendah dari harga pemerintah Rp250 ribu. Apakah terlampau mahal harga segitu Rp105 ribu?

YPKKI: "Enggaklah. Saya tahu hitung-hitungan harga obat, saya tahu. Dulu saya juga tim harga obat generik 10 tahun di Kemenkes. Jadi ada diskon-diskon biasanya kalau jumlahnya banyak itu. Jadi kalau Rp250 ribu sih itu katanya harga maksimal, itu terlalu tinggi kalau menurut saya."

KBR: Lalu harganya berapa idealnya?

YKPPI: "Kalau idealnya sebenarnya tidak perlu diperiksa. Kalau mau diperiksa ya gratis. Kebetulan saudara saya kemarin kan baru datang dari Arab. Kalau di Arab itu, kalau masuk ke daerah, misalkan dari Jakarta, ke Dubai, itu penumpangnya di bandara dites PCR test. Tidak bayar coba. Nah, itu baru benar. Karena kan dia juga enggak berani jamin juga kan kalau orang ini negatif terus bisa reaktif. Harusnya dibayar gratis itu, enggak ada yang bayar. Karena kita kan konsumen, konsumen membeli produk harus yang bermanfaat dong. Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain buang-buang uang. Udah gitu harganya juga ugal-ugalan."

Editor: Sindu Dharmawan