Waspada Alergi, DPR Minta Keamanan Susu Ikan Dipantau Keamanannya

Pasalnya masyarakat belum terlalu familiar mengonsumsi produk minuman dari ikan.

KBR Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan DPR RI Fraksi PKB Arzeti Bilbina menilai, perlu dilakukan riset lebih lanjut terkait keamanan produk susu ikan. Produk ini akan diberikan kepada seluruh siswa di sekolah terkait program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Arzeti mengingatkan, sebagian orang, utamanya anak-anak ada yang memiliki alergi bawaan terhadap produk berprotein tinggi seperti ikan. Bahkan reaksinya dapat memicu reaksi serius.

“Memang diperlukan kajian lebih lanjut karena produk minuman konsentrat ikan ini relatif baru dan belum memiliki definisi yang baku dalam standar pangan internasional. Jadi, butuh standardisasi dan regulasi mengenai komposisi dan proses pembuatannya,” terang Arzeti dalam keterangan dikutip Jumat (13/9/2024).

Dikatakannya, perlu diperhatikan juga mengenai faktor alergi ketika mengonsumsi produk minuman dari bahan baku ikan. Anak-anak yang alergi bisa timbul gejala ringan seperti gatal-gatal hingga reaksi yang lebih berat seperti anafilaksis.

“Kalau memang ide ini direalisasi untuk program makan gratis, penting sekali adanya pengawasan ketat dari Badan Gizi Nasional untuk mencegah risiko kontaminasi yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak,” jelasnya.

Meski begitu, Arzeti menyatakan ide pemberian susu ikan cukup baik, mengingat ikan memiliki potensi sebagai sumber protein alternatif, terutama di daerah dengan akses terbatas ke susu sapi. Ikan juga merupakan sumber kekayaan alam unggulan Indonesia.

“Tetap masih diperlukan uji klinis dan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan kesesuaiannya sebagai pengganti susu dalam program gizi nasional,” ungkapnya.

Kata dia, kajian untuk program minuman bergizi tinggi dari ikan itu pun dinilai perlu lebih detail dan membutuhkan sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Pasalnya masyarakat belum terlalu familiar mengonsumsi produk minuman dari ikan.

“Karena ini baru, penerimaan masyarakat pasti akan berbeda-beda. Apalagi rasa dan tekstur susu ikan berbeda dengan susu sapi, jika masyarakat kesulitan menerima susu ikan, program ini bisa kehilangan efektivitasnya. Jadi sangat perlu sosialisasi secara bertahap dan di bawah pengawasan dokter,” ujar Arzeti.

Arzeti juga meminta Pemerintah melakukan evaluasi berkala apabila ke depannya susu ikan masuk dalam program makan gratis. Pemantauan yang terstruktur akan memungkinkan Pemerintah untuk menilai apakah minuman bergizi tinggi ini memberikan manfaat yang sebanding atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan susu sapi.

“Jika ditemukan bahwa minuman bergizi tinggi dari ikan tidak memberikan hasil yang optimal, maka penyesuaian harus segera dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan program dalam meningkatkan kesehatan anak-anak tetap tercapai,” tuturnya.

Ide susu ikan menjadi topik hangat, setelah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food mengumumkan sedang mengkaji penggunaannya sebagai alternatif dalam program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Alternatif ini diusulkan mengingat stok susu sapi di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan dari program makan bergizi dan susu gratis tersebut, yang menyasar 82,9 juta orang yaitu anak sekolah, balita, hingga ibu hamil.

Baca juga:

Beda antara Susu Ikan dan Susu Sapi Menurut IDI

Gerindra Akui Program Makan Bergizi Rentan Dikorupsi