"Kementerian akan diusahakan sebaik-baiknya untuk menyelarasi apa yang sedang terjadi"
Penulis: Yudha Satriawan, Siska Mutakin
Editor: Muthia Kusuma
KBR, Jakarta- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Dikti-Sainstek) merespons terkait nasib ratusan siswa SMA/SMK yang gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 akibat masalah pada input data dari sekolah.
Wakil Menteri Dikti-Saintek, Stella Christie, mengatakan pemerintah akan berupaya untuk mengatasi masalah ini.
"(terkait polemik PPDS) Mohon maaf hari ini tidak doorstop. (Bagaimana soal polemik PPDS?) Maaf ya. (Ini kan nasib anak sekolah kita, bu). Nanti ada dari Kementerian (statment resmi-red). (untuk sementara langkah yang diambil kementerian pripun?) Kementerian akan diusahakan sebaik-baiknya untuk menyelarasi apa yang sedang terjadi. Tapi mohon maaf nanti ada dari kementerian," ujar Stella Christie saat menghadiri acara 3 tahun kenaikan tahta Adipati Mangkunegoro X di Solo, Jumat (7/2/2025).
Namun, Stella enggan berkomentar lebih lanjut mengenai langkah selanjutnya terkait nasib para siswa berprestasi tersebut dalam seleksi perguruan tinggi negeri.
Kegagalan ratusan siswa SMK 2 Solo untuk maju dalam seleksi SNBP disebabkan oleh terlambatnya input data pengelola sekolah hingga melewati batas waktu pendaftaran. Ratusan siswa ini sempat menggelar aksi protes terhadap kepala sekolah dan guru penanggung jawab program tersebut.
Tidak hanya di Solo, aksi serupa juga terjadi di daerah lain seperti Karawang, Cirebon, Mempawah, Medan, dan sebagainya.
Menanggapi kelalaian dalam pengisian data ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai tanggung jawab utama tidak sepenuhnya berada pada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, melainkan pada Kepala Sekolah.
Baca juga:
Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo mengatakan, kegagalan pendaftaran siswa ini bukan hanya akibat kelalaian guru, tetapi juga karena lemahnya komunikasi antara sekolah dan masyarakat.
"Hal ini mencoreng nama sekolah, nama dinas pendidikan, dan nama pemerintah daerah. Karena kepala sekolah adalah representatif dari pelayanan umum pemerintah daerah yang secara berjenjang bertanggung jawab kepada dinas pendidikan," ungkap Heru Purnomo dalam wawancara dengan KBR pada Kamis (6/2/2025).
Meskipun demikian, Heru Purnomo menambahkan, pengisian data siswa ke PDSS sebenarnya bukanlah hal yang sulit dan banyak sekolah yang melakukannya dengan baik. Ia juga menegaskan, sanksi terhadap sekolah yang lalai harus diterapkan secara bijaksana, agar tidak mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Heru menekankan pentingnya sistem pendidikan untuk memberikan perhatian lebih agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan.
Baca juga:
- Mendikdasmen: Siswa Sekolah Swasta akan Jadi Penerima Prioritas Bantuan PIP
- Wamen PKP: Rp 19 Triliun untuk Renovasi Sekolah di Tanah Air
