Vaksin Palsu, Pemkot Bekasi Bikin Posko

"Nanti kita akan telusuri, di mana dia melakukan vaksinasinya, dari mana dia mendapatkan vaksinnya. Dengan demikian kita bisa langsung tahu dari masyarakat,"

KBR, Bekasi- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat  mendirikan posko aduan terkait vaksin palsu. Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu memaparkan, posko aduan tersebut sudah bisa diakses oleh msayarakat sejak hari ini.

"Jadi saya tambahkan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, inilah fungsinya kita membentuk posko. Dinkes membentuk posko untuk menampung, jika dalam 13 tahun ini ada aduan  dari masyarakat, khususnya terkait dengan penyebaran atau penggunaan 4 vaksin yang palsu ini. Silakan melapor. Nanti kita akan telusuri, di mana dia melakukan vaksinasinya, dari mana dia mendapatkan vaksinnya. Dengan demikian kita bisa langsung tahu dari masyarakat," jelas Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu, Jumat (15/07).

Selain laporan dari masyarakat, Syaikhu juga mengerahkan Satgas Vaksin Palsu untuk mengaudit distribusi vaksin di Puskesmas, Klinik, dan tampat Praktik Bidan di Bekasi.

"Kita sudah menyebarkan surat edaran agar ini tidak terulang. Kita sudah memberikan warning. Kita tidak segan untuk mencabut izin operasional (rumah sakit)," tukas Syaikhu.

Pemkot Bekasi meminta masyarakat agar tidak panik. Pasalnya, imbuh Syaikhu, vaksin yang digunakan pada rumah sakit lainnya, khususnya Puskesmas, menggunakan produk asli BUMN (Biofarma) yang sudah diuji oleh WHO. Vaksin untuk rumah sakit lain, khususnya Puskesmas, telah melalui proses yang steril dan aman sebelum sampai ke rumah sakit atau puskesmas tujuan.

Sekertaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tetty Manurung menjelaskan, vaksin yang ditemukan adalah bukan vaksin dasar untuk bayi dan balita seperti vaksin Polio, BCG, Hepatitis B, Campak, dan Pentabio. Vaksin palsu yang ditemukan, sambung Tetty, adalah vaksin impor, yaitu ATS (Anti Tetanus Serum), ADS (Anti Dipthery Serum), ABU (Anti Bisa Ular), dan PPD (Purified Protein Derivativ).

"Terkait dengan tiga rumas sakit ini, sudah diketahui bahwa ini sudah masuk ke dalam Bareskrim. Sekarang sudah dilakukan penyidikan, kita serahkan proses hukum pada aparat kepolisian," ucap Tetty.

baca juga:

- Daftar Rumah Sakit dan Bidan Penerima Vaksin Palsu

- Vaksin Palsu, Begini Cara Penanganan Korban

Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan 18 tersangka. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka karena berperan sebagai produsen, lima orang sebagai distributor, tiga orang sebagai penjual, dua orang pengumpul botol bekas vaksin, dan seorang lainnya adalah pencetak label serta bungkus vaksin. Selain itu, satu di antaranya juga berprofesi sebagai bidan  dan dua orang lainnya dokter. 

Bareskrim menggeledah toko milik CV Azka Medika, kantornya, serta rumah kontrakan di kawasan Bekasi. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa vaksin yang diduga palsu yaitu hepatitis B, serum anti tetanus, pediacel, campak kering, polio oral, pentabio, BCG, bivalet oral polio, tripacel, serta faktur tanda terima dan dokumen penjualan.

Dari barang bukti yang disita polisi, diketahui beberapa vaksin kandungannya tidak sesuai. Temuan mereka, vaksin tripacel dan serum anti tetanus justru mengandung garam atau Natrium Chlorida. Serum anti bisa ular juga justru tidak mengandung anti bisa ular. Terakhir, vaksin tuberkulin dalam temuan itu berisi vaksin Hepatitis B.

Kata Kabareskrim Ari Dono Sukmanto, cara pembuatan vaksin dilakukan menggunakan botol vaksin bekas yang dicuci menggunakan aquadest. Menurut Ari, botol yang sudah dicuci kemudian dikeringkan, dan diisi menggunakan suntikan. Botol kemudian ditutup dengan tutup karet, dilem, disticker, dan diberi label. Setiap dusnya berisi lima vial.

Kata dia, data ini masih mungkin berkembang. Bareskrim baru mendalami perkara berdasarkan temuan awal. Sementara temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan masih ada 37 fasilitas kesehatan yang membeli vaksin dari jalur ilegal.

"Yang baru kita buka baru di DKI. Bukan kita nggak mau membuka. Tapi masih kita dalami. Kalau kita buka, ini pasti hilang, lari. Mungkin saja masih bisa berkembang. Karena ini kan baru di DKI. DKI pun belum tuntas."

Editor: Rony Sitanggang