Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir di Sumsel oleh BNPB

Kepala BNPB Suharyanto menekankan empat langkah penanganan yang harus dilakukan pemerintah daerah setempat.

KBR, Jakarta- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong percepatan penanganan darurat pascabencana banjir dan longsor di tiga daerah di Sumatra Selatan, yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, dan Kabupaten Muara Enim.

Kepala BNPB Suharyanto menekankan empat langkah penanganan yang harus dilakukan pemerintah daerah setempat. Yakni, pengkajian penyebab banjir, pemenuhan hak dasar korban bencana, pemulihan infrastruktur, dan menyiapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.

"Pemerintah pusat lewat BNPB ini tidak akan tinggal diam terkait bencana ini. Kami akan bekerja tentu saja bahu-membahu bersama Pemerintah Kabupaten OKU, TNI, Polri yang ada di sini, Tagana, relawan dan semua unsur lainnya," kata Suharyanto dalam video keterangan dari BNPB, Rabu,(29/5/2024).

Koordinasi Lintas Lembaga

Kepala BNPB Suharyanto akan berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) guna mengkaji penyebab banjir di bagian hulu Sungai Ogan. Kajian dilakukan, sebab lazimnya banjir karena aliran sungai seringkali terjadi di bagian hilir.

"Dengan adanya banjir di hulu kita sepakat buat tim gabungan saya juga akan koordinasi untuk melihat sebetulnya ada apa di atas itu, sehingga terjadi banjir apakah ada penyumbatan atau kerusakan lingkungan, ini yang harus kita lakukan," imbuhnya.

Suharyanto juga menyerukan seluruh unsur pemerintahan di daerah setempat bersama-sama meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Sebab, potensi cuaca ekstrem masih menyelimuti wilayah Sumatra Selatan, khususnya di Kabupaten OKU.

Pendataan dan Dampak Bencana

Kepala BNPB Suharyanto turut mendorong pemerintah daerah mempercepat pemulihan infrastruktur, dengan mendata rumah warga yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, serta fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang rusak.

"Setelah kondisi mulai normal, mulai disiapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi karena ada akses hibah rehab dan rekon untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur sebagai upaya pencegahan agar di waktu mendatang kejadian ini tidak terulang lagi," pungkasnya.

Berdasarkan data BNPB, terdapat 12.909 unit rumah terdampak banjir dan longsor. Rinciannya 110 rumah rusak berat, dan 12 rusak sedang.

Selain itu 41 fasilitas ibadah, 15 gedung fasilitas umum milik pemerintah, 43 peternakan, 23 jembatan, 141 toko/warung, 118 hektare lahan pertanian/perkebunan dan lainnya turut terdampak. Sebanyak 55.879 warga terdampak, dan 12.849 jiwa mengungsi.

Baca juga:

• Galodo di Sumbar, DPR: Pemerintah Belum Alokasikan Anggaran Mitigasi Bencana

Editor: Sindu