NASIONAL

TII: Praktik Bagi-Bagi Jabatan di BUMN Perbesar Risiko Korupsi

"Karena pejabat yang diangkat mungkin merasa berhutang budi dan cenderung mengutamakan kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi"

AUTHOR / Astri Yuanasari

EDITOR / Rony Sitanggang

TII: Praktik Bagi-Bagi Jabatan di BUMN Perbesar Risiko Korupsi
Tangkapan layar Fuad Bawazier dan Grace Natalie sebagai komisaris Mind Id, Senin (17/06/24). (Mind Id)

KBR, Jakarta- Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Bagus Pradana menilai bagi-bagi jatah komisaris   di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk sejumlah politikus akan menimbulkan dampak buruk bagi BUMN. Bagus menyebut ini adalah fenomena revolving door, saat politikus masuk ke dunia bisnis atau sebaliknya. 

Kata dia, fenomena ini akan menyebabkan beberapa kerugian, diantaranya konflik kepentingan dan potensi korupsi yang lebih besar

"Praktik bagi-bagi jabatan ini kalau kita bisa menyebutnya seperti itu, dapat memperbesar peluang terjadinya konflik kepentingan. Yang mana akarnya akan besar pula risiko korupsinya, karena pejabat yang diangkat mungkin merasa berhutang budi dan cenderung mengutamakan kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi di atas kepentingan tanggung jawab ke perusahaan atau kepentingan publik itu sendiri," kata Bagus kepada KBR, Senin (17/6/2024).

Selain itu, Bagus menyebut, risiko bagi-bagi jabatan seperti ini juga akan mengakibatkan penurunan kinerja dari perusahaan, karena orang yang diangkat tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Selain itu, hal ini juga akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah.

"Kemudian yang ketiga adalah tergerusnya atau hilangnya kepercayaan publik. Yang mana publik mungkin merasa kehilangan kepercayaan ya pada pemerintah, khususnya pada BUMN, jika mereka melihat bahwa pengangkatan pejabatnya itu lebih didasarkan pada afiliasi politik daripada kualifikasi profesional," imbuhnya.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Bagus Pradana berpendapat, penunjukan komisaris dan pejabat baru BUMN hanya akan menjadi solusi jika orang-orang yang diangkat memiliki kualifikasi yang tepat, atau memiliki pengalaman yang relevan dengan kebutuhan BUMN-nya.

"Jadi mengangkat individu yang kompeten berpengalaman itu bisa membawa perspektif baru, atau mungkin menelurkan strategi-strategi baru yang efektif dalam hal memperbaiki kinerja perusahaan. Tapi kebalikan jika pengangkatan ini lebih bersifat politik ya kecil kemungkinan perubahan itu terjadi di BUMN," pungkasnya.

Baca juga:

Sebelumnya, Kementerian BUMN dikritik karena dituding bagi-bagi jabatan komisaris ke sejumlah politikus.

Terbaru, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ditunjuk menjadi komisaris BUMN holding industri pertambangan Indonesia MIND ID. Grace sebelumnya juga diangkat menjadi staf khusus Presiden Jokowi.

Selain Grace, kader Partai Gerindra Fuad Bawazier juga ditunjuk menjadi komisaris MIND ID.

Sebelum mereka, pendukung Prabowo-Gibran yakni Prabu Revolusi, diangkat menjadi komisaris independen di PT Kilang Pertamina Internasional. Ada pula Siti Zahra yang diangkat menjadi komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Zahra merupakan istri komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda TKN Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid.

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!