. Artinya ini kedepannya harus di-review. Sehingga kalaupun memang sesuatu yang dianggap wajar bagi-bagi jabatan, namun tentunya harus sesuai dengan kompetensi,” ujar Chico
Penulis: Shafira Aurel
Editor: Resky Novianto
KBR, Jakarta- PDI Perjuangan menilai bagi-bagi jabatan komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak tepat dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara.
Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan bagi-bagi jabatan usai Pilpres 2024 harus diimbangi dengan orang yang memiliki kemampuan yang mumpuni. Sebab, jika diberikan kepada orang yang salah maka akan menimbulkan kerugian dan terkesan menjadi tindakan politik balas budi semata.
“Dampak buruknya tentu adalah pemborosan anggaran untuk individu-individu yang tidak memberikan sumbangsih apa-apa dalam kemajuan sebuah perusahaan milik negara. Artinya ini kedepannya harus di-review. Sehingga kalaupun memang sesuatu yang dianggap wajar bagi-bagi jabatan, namun tentunya harus sesuai dengan kompetensi,” ujar Chico kepada KBR, Senin (17/6/2024).
Juru Bicara PDIP Chico Hakim berharap bagi-bagi jabatan ini tidak memberikan dampak buruk bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Ia juga mengingatkan agar tak serakah dalam menduduki jabatan petinggi tersebut.
Bantahan Kementerian BUMN
Kementerian BUMN membantah tudingan bagi-bagi jabatan komisaris. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengeklaim, penunjukan komisaris perusahaan pelat merah selalu melewati proses uji kelayakan dan kepatutan.
Menurut Arya, tidak ada larangan perusahaan BUMN menunjuk figur berlatar belakang politik.
"Komisaris itu yang kompeten dan pastinya sudah ada proses fit and proper test, dicarikan (sesuai) kebutuhannya. Berbagai latar belakang kami ambil, jadi semuanya pasti okelah," kata dia di kantornya, Rabu (12/6/2024).
Baca juga:
- Bahaya Bagi-bagi Kursi Komisaris BUMN
Sebelumnya, Kementerian BUMN dikritik karena dituding bagi-bagi jabatan komisaris ke sejumlah politikus.
Terbaru, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ditunjuk menjadi komisaris BUMN holding industri pertambangan Indonesia MIND ID. Grace sebelumnya juga diangkat menjadi staf khusus Presiden Jokowi.
Selain Grace, kader Partai Gerindra Fuad Bawazier juga ditunjuk menjadi komisaris MIND ID.
Sebelum mereka, pendukung Prabowo-Gibran yakni Prabu Revolusi, diangkat menjadi komisaris independen di PT Kilang Pertamina Internasional. Ada pula Siti Zahra yang diangkat menjadi komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Zahra merupakan istri komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda TKN Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid.
Survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) pada 2021 menyatakan, 14 persen jabatan komisaris BUMN diisi politikus. Mereka berasal dari relawan pendukung, kader partai, hingga relawan partai politik.
Sekjen TII Danang Widoyoko mengatakan, penunjukan komisaris dari kalangan relawan dan politikus merefleksikan persoalan pendanaan politik. Menurut dia, BUMN masih rawan mendapat intervensi dari kepentingan politik.
