Stok Kurang, Bapanas Minta Cadangan Beras Pemerintah Digenjot Jelang Pilkada 2024

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan menjelang pemilihan kepala daerah, akan terjadi peningkatan kebutuhan beras.

KBR, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta pemerintah segera mengamankan cadangan beras pemerintah (CBP).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan menjelang pemilihan kepala daerah, akan terjadi peningkatan kebutuhan beras.

"Ini waktunya kita mempersiapkan stok cadangan pangan pemerintah. Karena nanti tanggal 27 November itu menjadi sangat critical. Biasanya peningkatan kebutuhan beras dalam pilkada, jelang pilpres, itu sangat tinggi. Apalagi pada waktu produksi tiga bulan terakhir di akhir tahun, ditambah nanti dua bulan di awal tahun. Sehingga kami hari ini sangat intens untuk mempersiapkan cadangan pangan pemerintah khususnya beras," kata Arief saat RDP dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (4/9/2024).

Baca juga:

• Gagal Panen di Sejumlah Daerah, 333 Hektare di Klaten
• Alarm Turunnya Produksi Beras Nasional

Tim transisi

Arief Prasetyo Adi mengklaim juga telah mengingatkan tim transisi pemerintahan Prabowo-Gibran ihwal cadangan beras itu.

Ia mengatakan Bulog mesti didorong untuk meningkatkan penyerapan produksi petani dalam negeri.

"Dari awal kami sudah sampaikan, termasuk kepada tim dari presiden elected, bahwa jangan sampai nanti pada saat pergantian pimpinan negara di bulan Oktober, kemudian November, Desember, Januari, Februari, ini critical time. Sehingga cadangan pangan pemerintah utamanya beras bulog harus miliki." katanya.

Arief mengatakan saat ini Bulog hanya memiliki stok cadangan beras kurang dari dua juta ton. Sementara, kebutuhan konsumsi beras nasional adalah sebanyak 2,5 juta ton per bulan.

Dia bilang, jika penyerapan produksi dalam negeri rendah, bukan tidak mungkin impor akan dilakukan.

"Nomor satu pengadaan pasti dalam negeri. Tapi pada saat dalam negeri itu tidak bisa kita ambil karena akan mendorong naiknya harga beras di dalam negeri, maka kita dengan sangat terpaksa pengadaan luar negeri," katanya.

Baca juga:

• Pakar: Pembangunan Pertanian di Era Jokowi Gagal