Staf Khusus Presiden dan Wapres, KPK Ingatkan Lapor Kekayaan

"Perlu memahami posisi baru ini karena ada ketentuan tentang misalnya laporan kekayaan kalau masuk kategori penyelenggara negara."

KBR, Jakarta-   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar 15 orang yang dilantik sebagai staf khusus Presiden dan Wakil Presiden agar tidak korupsi dan menolak gratifikasi. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, tujuh staf khusus presiden, dan delapan staf khusus wakil presiden itu menyadari posisinya sebagai penyelenggara negara.

Kata Febri, selain dilarang korupsi, penyelenggara negara juga berkewajiban untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Dari aspek pencegahan korupsi tentu saja KPK juga mengimbau agar para staf khusus yang sebelumnya tidak pernah menjadi pejabat negara, atau lebih banyak bekerja di bidang swasta, perlu memahami posisi baru ini karena ada ketentuan tentang misalnya laporan kekayaan kalau masuk kategori penyelenggara negara. Dan juga terkait dengan pengendalian gratifikasi," ucap Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, (25/11/2019).

Febri menambahkan, seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima penghasilan upah dari keuangan negara, maka berstatus sebagai pegawai negeri. Jadi ia menegaskan larangan menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Terlebih apabila ada konflik kepentingan atau ada pihak-pihak tertentu yang berupaya memengaruhi kebijakan.

Selain itu, penyelenggara negara maupun pegawai negeri juga diharapkan dapat melaporkan gratifikasi kepada Direktorat gratifikasi KPK sebelum 30 hari.

"Ini upaya pencegahan untuk menjaga kita bersama menjaga para pegawai negeri untuk bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya," pungkasnya.

kata dia, para staf khusus sudah mulai bekerja per hari ini diawali dengan rapat terkait tugas masing-masing.

“Ya mulai bertugas mulai dari hari sekarang, tadi disepakati bahwa pada setiap hari Selasa siang itu akan ada rapat koordinasi. Dan sebelum-sebelumnya pada rapat itu ada isu-isu strategis yang dibahas. Rapat koordinasi itu akan melibatkan seluruh  8 staf khusus itu beserta bapak Setwapres dan deputi-deputi,” Ujar Masduki, di kantor wakil presiden, Senin (25/11/2019).

Ke 8 staf tersebut di antaranya, bekas Menteri Pendidikan Tinggi dan riset teknologi Muhammad Nasir, yang akan mengurus masalah reformasi birokrasi dan pendidikan. Kemudian Satya Arinanto sebagai staf khusus di bidang hukum, dan sudah menjadi staf khusus wapres periode Jusuf Kalla. Kemudian bekas staf khusus menteri pertanian Sukriansyah menangani bidang investasi, dan Pengurus Majelis Ulama  Indonesia, Lukman Hakim yang akan menangani masalah ekonomi.

Nama lainnya seperti Imam Aziz, Maskyuri dan Rodikin menurut Masduki akan menangani masalah pemberdayaan masyarakat dan HAM serta hubungan antarlembaga. Sedangkan Masduki  telah ditunjuk lebih awal sebagai juru bicara atau staf khusus dalam hubungan komunikasi.

sementara itu Presiden Joko Widodo mengangkat tujuh staf khusus baru dari kalangan milenial. Mereka adalah Ayu Kartika Dewi, Putri Indahsari Tanjung, Gracia Billy Mambrasar, Aminudin Maruf, Angkie Yudistia, Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra. 

Dari generasi milenial ini, Jokowi ingin mendapatkan gagasan-gagasan baru yang inovatif dan kreatif

“Cara-cara yang out of the box, yang melompat untuk mengejar kemajuan negara kita. Saya juga minta mereka menjadi jembatan saya dengan anak-anak muda, para santri muda, para diaspora yang tersebar di berbagai tempat," kata Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (21/11/2019).

Jokowi menyebut bakal rutin berdiskusi dengan mereka. Namun, ketujuh stafsus milenial itu tidak bekerja penuh waktu bersamanya, lantaran mereka masih memiliki aktivitas di luar. 

"Ketujuh anak muda ini akan menjadi teman diskusi saya harian, mingguan, bulanan memberikan gagasan segar yang inovatif," tutur Jokowi. 

Jokowi langsung mengenalkan ketujuh anak muda tersebut di Istana Merdeka, Kamis (21/11/2019). Ia mengklaim penunjukan ini tidak dilakukan mendadak, tetapi dipilih melalui proses yang cukup lama.

Editor: Rony Sitanggang